Jakarta (ANTARA Bengkulu) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku tidak mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah, baik dukungan finansial, politik maupun moral terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah itu.
"Dalam skala pengaduan yang banyak, dukungan negara sangat minim," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menyampaikan Laporan Lima Tahun Kinerja Komnas HAM periode 2007-2012 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, Komnas HAM hanya mendapat Rp52 miliar dalam APBN, namun pada akhir periode masa jabatan Komisioner Komnas HAM pada 2012 ini, angka itu dikurangi sebesar 20-30 persen. Padahal, Komnas HAM masih harus membagi anggaran yang diterimanya dengan Komnas Perempuan.
"Bila dibandingkan dengan BNP2TKI yang mendapat anggaran sekitar Rp200 miliar, jumlah yang diterima Komnas HAM sangat tidak mendukung, apalagi jika mengingat wilayah kerjanya," keluh Ifdhal.
Ia mengaku dukungan politik yang diterima Komnas HAM pun masih kurang, sehingga menyebabkan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pun sulit diimplementasikan oleh penegak hukum.
Selama masa jabatannya sejak 2007-2012, Komnas HAM mencatat jumlah pengaduan yang masuk rata-rata per tahunnya mencapai 5000 pengaduan, bahkan pada 2007 jumlah pengaduan mencapai 7.500.
Selain pengaduan, Komnas HAM juga banyak melakukan kajian strategis terkait pembangunan berperspektif HAM. Pendidikan dan penyuluhan ke institusi pendidikan, penegak hukum, dan kalangan bisnis.
"Dari upaya yang telah dilakukan Komnas HAM tak banyak terjadi perubahan dalam penegakan HAM. Tak banyak perubahan dari temuan yang disampaikan Komnas HAM terhadap apa yang dilakukan polisi dalam konflik agraria karena tetap terjadi penembakan," paparnya.
Ifdhal menambahkan, Komnas HAM hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang hanya mengikat secara moral saja. Sehingga masih tergantung kepada keseriusan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM," demikian Ifdhal. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Dalam skala pengaduan yang banyak, dukungan negara sangat minim," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menyampaikan Laporan Lima Tahun Kinerja Komnas HAM periode 2007-2012 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, Komnas HAM hanya mendapat Rp52 miliar dalam APBN, namun pada akhir periode masa jabatan Komisioner Komnas HAM pada 2012 ini, angka itu dikurangi sebesar 20-30 persen. Padahal, Komnas HAM masih harus membagi anggaran yang diterimanya dengan Komnas Perempuan.
"Bila dibandingkan dengan BNP2TKI yang mendapat anggaran sekitar Rp200 miliar, jumlah yang diterima Komnas HAM sangat tidak mendukung, apalagi jika mengingat wilayah kerjanya," keluh Ifdhal.
Ia mengaku dukungan politik yang diterima Komnas HAM pun masih kurang, sehingga menyebabkan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pun sulit diimplementasikan oleh penegak hukum.
Selama masa jabatannya sejak 2007-2012, Komnas HAM mencatat jumlah pengaduan yang masuk rata-rata per tahunnya mencapai 5000 pengaduan, bahkan pada 2007 jumlah pengaduan mencapai 7.500.
Selain pengaduan, Komnas HAM juga banyak melakukan kajian strategis terkait pembangunan berperspektif HAM. Pendidikan dan penyuluhan ke institusi pendidikan, penegak hukum, dan kalangan bisnis.
"Dari upaya yang telah dilakukan Komnas HAM tak banyak terjadi perubahan dalam penegakan HAM. Tak banyak perubahan dari temuan yang disampaikan Komnas HAM terhadap apa yang dilakukan polisi dalam konflik agraria karena tetap terjadi penembakan," paparnya.
Ifdhal menambahkan, Komnas HAM hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang hanya mengikat secara moral saja. Sehingga masih tergantung kepada keseriusan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM," demikian Ifdhal. (ANT)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012