Bengkulu (Antara News Bengkulu) - Seratusan masyarakat Kelurahan Teluk Sepang dan mahasiswa Universitas Bengkulu berunjuk rasa menuntut pemerintah Provinsi Bengkulu menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di wilayah Pulau Baii, Kota Bengkulu.
"Sejak awal kami tidak ingin ada PLTU batu bara jadi pilihannya hanya satu PLTU harus ditutup," kata warga Teluk Sepang Harianto di Bengkulu, Kamis.
Masyarakat kata dia juga menuntut pemerintah menuntaskan ganti rugi tanam tumbuh dengan mengembalikan ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp2 sesuai dengan peraturan gubernur nomor 27 tahun 2016 tentang pedoman ganti rugi tanam tumbuh.
Menurut dia, pembangunan PLTU batu bara akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat, menyebabkan kematian, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.
Proyek PLTU batu bara Teluk Sepang berkapasitas 2x100 Megawatt (MW) itu juga dibangun di zona rawan bencana yang beresiko bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.
Di tengah desakan warga Teluk Sepang menolak proyek PLTU, Gubernur Bengkulu justru menerbitkan izin lingkungan baru bagi PT Tenaga Listrik Bengkulu pada 25 Desember 2018.
Sementara Juru Kampanye Energi Kanopi Bengkulu, Olan Sahayu menjelaskan bahwa tindakan gubernur menerbitkan izin lingkungan baru menjadi bukti ketidakjelasan proyek tersebut yang sejak awal telah ditolak warga.
Demo penutupan PLTU batu bara. (Foto Antarabengkulu.com)
"Mirisnya saat warga datang ke kantor Gubernur dan bertemu pihak DLHK dan kehutanan tidak ada informasi bahwa izin lingkungan yang baru sudah terbit. Kami mencurigai proyek ini memang dipaksakan," kata Olan.
Disisi lain, Menteri Polkastrat Unib, Jhon Kanedi mengungkapkan bahwa ada sebuah kepentingan di belakang proyek ini.
"Kami mengecam perilaku dan tindakan yang dilakukan pemerintah Bengkulu dengan hasil audiensi yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicatatkan," katanya.
Tuntutan masyarakat dan mahasiswa dalam aksi ini ada dua yaitu mendesak gubernur mencabut izin lingkungan PLTU Teluk Sepang dan menuntaskan ganti rugi tanam tumbuh petani.
