Memasuki hari ketiga aksi menuntut ganti rugi tanam tumbuh, belasan petani masih bertahan di lokasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang.
"Kami masih bertahan karena Abu Bakar kembali mementahkan janjinya," kata Bendra Jaya, salah seorang petani korban gusur tanam tumbuh di lokasi PLTU, Kamis.
Pada aksi hari kedua, Rabu, perwakilan PT Tenaga Listrik Bengkulu, Abu Bakar sempat menemui warga dan menyampaikan beberapa hal.
Penjelasan dari Abu Bakar menurut Bendra Jaya justru mementahkan ulang negosiasi yang dibangun beberapa bulan terakhir.
Pertemuan antara petani dan perwakilan perusahaan terakhir kali terjadi pada 9 Maret 2019 di Kantor Polres Bengkulu di mana telah disepakati proses penuntasan ganti rugi mulai dari pencocokan data hingga pembayaran kekurangan ganti rugi.
Sementara Humas PT TLB, Abu Bakar saat menemui petani mengatakan bahwa para petani sudah menerima dana kerohiman dari perusahaan yang dibayarkan setelah penggusuran. Lokasi PLTU Teluk Sepang, Bengkulu. (Foto Antarabengkulu.com)
Menanggapi hal ini, seorang petani korban gusur, Sudarman mengatakan pemberian ganti rugi dilakukan tanpa musyawarah.
"Ketika tanaman sudah ditumbangkan dan ditimbun tanah bagaimana kami bisa menawar lagi ganti rugi, terpaksa kami terima," katanya.
Meski menerima ganti rugi dari utusan perusahaan, petani tetap memperjuangkan penambahan ganti rugi agar disesuaikan mengacu pada peraturan gubernur nomor 27 tahun 2016 tentang ganti rugi tanam tumbuh untuk kepentingan umum.
Dalam peraturan itu, ganti rugi tanaman sawit yang sudah berbuah dibayarkan Rp700 ribu per batang, sedangkan petani korban gusur hanya diberikan ganti rugi antara Rp125 ribu hingga Rp150 ribu.
"Kami memperjuangkan hak kami yaitu tanam tumbuh yang dirampas dengan tidak adil," ucapnya.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Teluk Sepang berkapasitas 2x100 MW dibangun dengan modal investasi China yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2019 atau awal 2020.
