Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terkendala dana untuk memindahkan sekitar 24 rumah transmigran lapindo di Kecamatan Malindeman, dari kawasan hutan daerah itu.
"Kita tidak punya dana untuk itu, karena tidak hanya dipindahkan tetapi harus ada dana untuk membangunnya kembali," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, Badri Rusli, di Mukomuko, Minggu.
Ia menjelaskan, sekitar 24 dari 200 rumah transmigran di daerah itu, saat akan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sertifikatnya, ternyata berada dalam kawasan hutan.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengupayakan mengusulkan dana kepada pemerintah pusat agar puluhan rumah transmigran dipindahkan dari kawasan hutan, termasuk usulan pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) bagi warga tersebut.
"Kami sudah usulkan dananya kepada pemerintah pusat, tinggal lagi realisasinya, karena daerah ini tidak punya dana untuk memindahkan termasuk membangun kembali rumah yang baru bagi warga transmigrasi tersebut," ujarnya.
Sedangkan kata dia, rumah transmigran di luar kawasan hutan bisa dikeluarkan sertifikatnya termasuk lahan garapannya, karena akan disiapkan untuk lokasi kebun plasma, sedangkan rumah dalam kawasan hutan menyusul, hanya lahan garapan yang dikeluarkan sertifikatnya.
"Kalau rumah kemungkinan tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya, sedangkan lahan garapan mereka tetap disediakan di hak pengolahan lahan, yang saat ini sedang diurus oleh BPN, karena lokasi itu disiapkan untuk dibangun kebun plasma," ujarnya.
Sementara itu, seluas 500 hektare HPL di daerah itu disiapkan sebagai lahan untuk dibangun kebun plasma bagi warga yang bermukim di lokasi transmigrasi lapindo, Kecamtan Malindeman.
HPL yang akan menjadi lahan garapan tersebut, kata dia, saat ini telah
melalui berbagai tahapan seperti rancang kapling serta diukur oleh pihak BPN, sehingga HPL tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga untuk lahan kebunnya. (ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Kita tidak punya dana untuk itu, karena tidak hanya dipindahkan tetapi harus ada dana untuk membangunnya kembali," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, Badri Rusli, di Mukomuko, Minggu.
Ia menjelaskan, sekitar 24 dari 200 rumah transmigran di daerah itu, saat akan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sertifikatnya, ternyata berada dalam kawasan hutan.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengupayakan mengusulkan dana kepada pemerintah pusat agar puluhan rumah transmigran dipindahkan dari kawasan hutan, termasuk usulan pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) bagi warga tersebut.
"Kami sudah usulkan dananya kepada pemerintah pusat, tinggal lagi realisasinya, karena daerah ini tidak punya dana untuk memindahkan termasuk membangun kembali rumah yang baru bagi warga transmigrasi tersebut," ujarnya.
Sedangkan kata dia, rumah transmigran di luar kawasan hutan bisa dikeluarkan sertifikatnya termasuk lahan garapannya, karena akan disiapkan untuk lokasi kebun plasma, sedangkan rumah dalam kawasan hutan menyusul, hanya lahan garapan yang dikeluarkan sertifikatnya.
"Kalau rumah kemungkinan tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya, sedangkan lahan garapan mereka tetap disediakan di hak pengolahan lahan, yang saat ini sedang diurus oleh BPN, karena lokasi itu disiapkan untuk dibangun kebun plasma," ujarnya.
Sementara itu, seluas 500 hektare HPL di daerah itu disiapkan sebagai lahan untuk dibangun kebun plasma bagi warga yang bermukim di lokasi transmigrasi lapindo, Kecamtan Malindeman.
HPL yang akan menjadi lahan garapan tersebut, kata dia, saat ini telah
melalui berbagai tahapan seperti rancang kapling serta diukur oleh pihak BPN, sehingga HPL tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga untuk lahan kebunnya. (ant)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012