Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Widati mengatakan, untuk merealisasikan pencapaian pembangunan milenium perlu menyusun rancangan induk tentang kependudukan.
"Rancangan induk atau grand design kependudukan itu sebagai peta untuk menyusun kekuatan dalam mewujudkan pembangunan kependudukan," kata Widati, di Bengkulu, pekan lalu. Ia mengatakan, melalui rancangan induk kependudukan itu, akan dapat diketahui kondisi kependudukan di suatu wilayah dan daerah, sehingga mempermudah langkah dalam melaksanaan program berdasarkan kondisi yang ada dalam wilayah itu.
Saat ini, katanya Pemprov Bengkulu telah membentuk tim penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk serta menyusu grand design kuantitas penduduk di Bengkulu, ujarnya. Dengan adanya grand design kependudukan juga dapat memadukan serta menyerasikan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana yang dapat mewujudkan penduduk tumbuh seimbang menuju masyarakat yang sejahtera dan bertaqwa.
Ia menambahkan, tujan dari rancangan induk kependudukan tersebut dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.
Melalui UU No.52/2009 BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Bahkan dalam pasal 56 ayat (2) lembaga pemerintah ini mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi.
Selain itu mengemban fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, pelaksanaan pengawasan fungsional, penyelenggaraan pelatihan , penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB, dijelaskan Widati.
Kondisi penduduk di daerah ini masih menjadikan beban pemerintah dlam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan angka kelahiran yang masih pada total fertility rate (TFR) 2,51 rata-rata kelahiran anak tiap wanita.
Serta kualitas yang masih cukup rendah dengan indeks pembangunan manusia yang berapa pada peringkat 11 dari 33 provinsi. Untuk mencapai pembangunan kependudukan pemerintah daerah ini masih mengalami banyak tantangan, selain kemiskinan yang mencapai 18 persen juga tingkat pendidikan rata-rata dibawah SLTP.
Pertemuan rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk di daerah ini, mendapati sejumlah kesimpulan dan rekomendasi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(rs/rga)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Rancangan induk atau grand design kependudukan itu sebagai peta untuk menyusun kekuatan dalam mewujudkan pembangunan kependudukan," kata Widati, di Bengkulu, pekan lalu. Ia mengatakan, melalui rancangan induk kependudukan itu, akan dapat diketahui kondisi kependudukan di suatu wilayah dan daerah, sehingga mempermudah langkah dalam melaksanaan program berdasarkan kondisi yang ada dalam wilayah itu.
Saat ini, katanya Pemprov Bengkulu telah membentuk tim penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk serta menyusu grand design kuantitas penduduk di Bengkulu, ujarnya. Dengan adanya grand design kependudukan juga dapat memadukan serta menyerasikan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana yang dapat mewujudkan penduduk tumbuh seimbang menuju masyarakat yang sejahtera dan bertaqwa.
Ia menambahkan, tujan dari rancangan induk kependudukan tersebut dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.
Melalui UU No.52/2009 BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Bahkan dalam pasal 56 ayat (2) lembaga pemerintah ini mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi.
Selain itu mengemban fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, pelaksanaan pengawasan fungsional, penyelenggaraan pelatihan , penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB, dijelaskan Widati.
Kondisi penduduk di daerah ini masih menjadikan beban pemerintah dlam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan angka kelahiran yang masih pada total fertility rate (TFR) 2,51 rata-rata kelahiran anak tiap wanita.
Serta kualitas yang masih cukup rendah dengan indeks pembangunan manusia yang berapa pada peringkat 11 dari 33 provinsi. Untuk mencapai pembangunan kependudukan pemerintah daerah ini masih mengalami banyak tantangan, selain kemiskinan yang mencapai 18 persen juga tingkat pendidikan rata-rata dibawah SLTP.
Pertemuan rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk di daerah ini, mendapati sejumlah kesimpulan dan rekomendasi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(rs/rga)
Editor : Rangga Pandu Asmara Jingga
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012