Pemerintah Provinsi Bengkulu mengklaim hampir tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mencolok terjadi di Bengkulu. Pemprov pun menargetkan ke depan Bengkulu bisa menjadi contoh daerah dengan penegakan HAM terbaik.
"Saya sampai saat ini tidak mendengar atau membaca berita terkait pelanggaran HAM yang mencolok terjadi di Bengkulu ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Bengkulu Nopian Andusti usai membuka rapat koordinasi rencana aksi nasional HAM di Bengkulu, Selasa.
Nopian menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir Pemprov Bengkulu fokus menekan segala potensi terjadinya pelanggaran HAM. Upaya pencegahan seperti sosialisasi pun gencar dilakukan.
Kedepan, sambung Nopian, Pemprov Bengkulu menargetkan bisa mencukupi kebutuhan guru di sekolah yang ada di Bengkulu. Selain itu pemerataan guru di daerah terpencil juga akan dimasukan dalam rencana aksi nasional HAM.
"Bagaimana anak bisa mendapat pendidikan yang baik kalau gurunya kurang. Ini juga dalam rangka pemenuhan hak-hak anak," papar Nopian.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu Supran mengatakan, upaya serius Pemprov Bengkulu untuk melindungi hak asasi masyarakat Bengkulu dibuktikan dengan banyaknya regulasi baik Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah (Perda) yang dirancang bersama DPRD Provinsi Bengkulu.
Perda tersebut diantaranya Perda tentang perlindungan anak, Perda tentang area bebas rokok dan Perda tentang ruang bagi ibu menyusui
"Intinya HAM itu harus dihormati, dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Saya sampai saat ini tidak mendengar atau membaca berita terkait pelanggaran HAM yang mencolok terjadi di Bengkulu ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Bengkulu Nopian Andusti usai membuka rapat koordinasi rencana aksi nasional HAM di Bengkulu, Selasa.
Nopian menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir Pemprov Bengkulu fokus menekan segala potensi terjadinya pelanggaran HAM. Upaya pencegahan seperti sosialisasi pun gencar dilakukan.
Kedepan, sambung Nopian, Pemprov Bengkulu menargetkan bisa mencukupi kebutuhan guru di sekolah yang ada di Bengkulu. Selain itu pemerataan guru di daerah terpencil juga akan dimasukan dalam rencana aksi nasional HAM.
"Bagaimana anak bisa mendapat pendidikan yang baik kalau gurunya kurang. Ini juga dalam rangka pemenuhan hak-hak anak," papar Nopian.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bengkulu Supran mengatakan, upaya serius Pemprov Bengkulu untuk melindungi hak asasi masyarakat Bengkulu dibuktikan dengan banyaknya regulasi baik Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah (Perda) yang dirancang bersama DPRD Provinsi Bengkulu.
Perda tersebut diantaranya Perda tentang perlindungan anak, Perda tentang area bebas rokok dan Perda tentang ruang bagi ibu menyusui
"Intinya HAM itu harus dihormati, dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi," katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019