Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Penerimaan retribusi dari sektor perizinan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tahun 2012 mengalami penurunan dibandingnya tahun sebelumnya.
"Bulan November 2012 penerimaan dari sektor perizinan Rp748 juta, turun dari tahun 2012 yang mencapai Rp1,04 miliar," kata Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko, Evi Yanti, di Mukomuko, Rabu.
Menurut dia, salah satu faktor penyebab penerimaan retribusi sektor perizinan menurun karena yang membayar membayar retribusi tahun 2012 ini hanya lima jenis usahan.
"Lima retribusi izin itu terdiri atas izin HO atau izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin perikanan, izin angkutan, pajak reklame dan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)," ujarnya.
Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, menurut dia, banyak jenis usaha yang membayar retribusi saat mengurus izin, tetapi setelah berlaku aturan tersebut yang diperbolehkan hanya lima jenis usaha.
Selain dibatasi usaha yang membayar retribusi mengurus izin, kata dia, dari lima jenis usaha yang wajib membayar retribusi izin tersebut, hanya dua jenis usaha yang maksimal mengurus izin.
Sedangkan, lanjutnya, tiga usaha lainnya sedikit dan hampir tidak sama sekali mengurus perizanan atas usahanya tersebut.
Ditambah lagi, kata dia, retribusi dari IMB sendiri tidak lagi maksimal masuk untuk pendapatan asli daerah (PAD), setelah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Karena, lanjutnya, pada pasal 22 ayat 3 berbunyi pemberian IMB untuk bangunan pemerintah dan rumah ibadah tidak dikenai retribusi.
Namun, kata dia, dari aturan tersebut, yang lebih ditekankan sekarang itu adalah pelayanan publik guna memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat dan usaha mendapatkan izin gratis.
"Kalau sekarang ini kegiatan di instansi ini lebih banyak memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat," ujarnya pula.(ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Bulan November 2012 penerimaan dari sektor perizinan Rp748 juta, turun dari tahun 2012 yang mencapai Rp1,04 miliar," kata Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko, Evi Yanti, di Mukomuko, Rabu.
Menurut dia, salah satu faktor penyebab penerimaan retribusi sektor perizinan menurun karena yang membayar membayar retribusi tahun 2012 ini hanya lima jenis usahan.
"Lima retribusi izin itu terdiri atas izin HO atau izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin perikanan, izin angkutan, pajak reklame dan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)," ujarnya.
Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, menurut dia, banyak jenis usaha yang membayar retribusi saat mengurus izin, tetapi setelah berlaku aturan tersebut yang diperbolehkan hanya lima jenis usaha.
Selain dibatasi usaha yang membayar retribusi mengurus izin, kata dia, dari lima jenis usaha yang wajib membayar retribusi izin tersebut, hanya dua jenis usaha yang maksimal mengurus izin.
Sedangkan, lanjutnya, tiga usaha lainnya sedikit dan hampir tidak sama sekali mengurus perizanan atas usahanya tersebut.
Ditambah lagi, kata dia, retribusi dari IMB sendiri tidak lagi maksimal masuk untuk pendapatan asli daerah (PAD), setelah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Karena, lanjutnya, pada pasal 22 ayat 3 berbunyi pemberian IMB untuk bangunan pemerintah dan rumah ibadah tidak dikenai retribusi.
Namun, kata dia, dari aturan tersebut, yang lebih ditekankan sekarang itu adalah pelayanan publik guna memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat dan usaha mendapatkan izin gratis.
"Kalau sekarang ini kegiatan di instansi ini lebih banyak memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat," ujarnya pula.(ant)
Editor : Ferri Aryanto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012