Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Sefty Yuslinah mengungkapkan, dirinya mendapat banyak keluhan dari masyarakat Kota Bengkulu terkait kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keluhan ini disampaikan masyarakat saat dirinya menjalani reses.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sambung Sefty, memberatkan masyarakat. Terlebih di tengah kondisi perekonomian seperti saat ini.
"Sekarangkan semua mahal. Sementara pemasukan masyarakat sedikit. Apalagi petani kopi serta komoditi lainnya. Di tengah kondisi seperti ini malah iuran BPJS Kesehatan naik. Makanya keberatan kalau iuran BPJS Kesehatan naik," terangnya.
Menurut Politisi PKS ini, secara umum PKS mulai dari pusat hingga ke daerah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Harusnya, lanjut Sefty, pemerintah sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan terlebih dahulu melihat kemampuan masyarakat.
"Jangan serta merta dinaikkan begitu saja. Kemudian kajian itu harus dari segala lini, bukan hanya mengkaji dari segi BPJS Kesehatannya saja. Kaji juga dong kemampuan masyaraka," kata Sefty.
Jika iuran dinaikkan tapi kemudian memberatkan masyarakat. Maka diyakini berdampak negatif terhadap BPJS Kesehatan. Bukan hanya bisa menyebabkan rakyat menjadi semakin menderita.
"Kebutuhan masyarakat itu banyak mulai dari sandang, pangan, papan bahkan kebutuhan pendidikan. Jangan sampai, hal ini semua terabaikan lantaran iuran BPJS Kesehatan naik," papar Sefty.
Untuk itu, sambung Sefty, aspirasi akan disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses.
"Ini akan kita jadi masukan berharga bagi pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan yang akan dilaksanakan pada program pembangunan ke depan. Selain itu reses kali masih banyak masukan terkait sarana dan parasarana publik lainnya. Seperti soal penerangan lampu jalan, perbaikan jalan hingga masalah batas wilayah cagar budaya yang berbatasan langsung dengan lahan milik warga," papar Sefty.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sambung Sefty, memberatkan masyarakat. Terlebih di tengah kondisi perekonomian seperti saat ini.
"Sekarangkan semua mahal. Sementara pemasukan masyarakat sedikit. Apalagi petani kopi serta komoditi lainnya. Di tengah kondisi seperti ini malah iuran BPJS Kesehatan naik. Makanya keberatan kalau iuran BPJS Kesehatan naik," terangnya.
Menurut Politisi PKS ini, secara umum PKS mulai dari pusat hingga ke daerah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Harusnya, lanjut Sefty, pemerintah sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan terlebih dahulu melihat kemampuan masyarakat.
"Jangan serta merta dinaikkan begitu saja. Kemudian kajian itu harus dari segala lini, bukan hanya mengkaji dari segi BPJS Kesehatannya saja. Kaji juga dong kemampuan masyaraka," kata Sefty.
Jika iuran dinaikkan tapi kemudian memberatkan masyarakat. Maka diyakini berdampak negatif terhadap BPJS Kesehatan. Bukan hanya bisa menyebabkan rakyat menjadi semakin menderita.
"Kebutuhan masyarakat itu banyak mulai dari sandang, pangan, papan bahkan kebutuhan pendidikan. Jangan sampai, hal ini semua terabaikan lantaran iuran BPJS Kesehatan naik," papar Sefty.
Untuk itu, sambung Sefty, aspirasi akan disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses.
"Ini akan kita jadi masukan berharga bagi pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan yang akan dilaksanakan pada program pembangunan ke depan. Selain itu reses kali masih banyak masukan terkait sarana dan parasarana publik lainnya. Seperti soal penerangan lampu jalan, perbaikan jalan hingga masalah batas wilayah cagar budaya yang berbatasan langsung dengan lahan milik warga," papar Sefty.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019