Jakarta (ANTARA Bengkulu) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyoroti masih kurangnya sosialisasi terkait program kredit untuk rakyat (KUR) bagi nelayan tradisional yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Saat saya melakukan sidak ke Tangerang bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata masih ada nelayan yang tidak mengerti soal bantuan dana perbankan terutama melalui KUR," kata Sharif Cicip Sutardjo dalam acara Refleksi Tahun 2012 dan Outlook Tahun 2013 KKP di Jakarta, Rabu.
Menurut Sharif, hal tersebut karena masih sangat kurangnya sosialisasi yang dilakukan terutama oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan baik pemda maupun pihak perbankan terkait agar dapat memberikan penyuluhan langsung kepada nelayan.
Hal tersebut, lanjutnya, agar para nelayan tradisional dapat mempunyai informasi sehingga mereka juga dapat efektif untuk mendapatkan kemudahan fasilitas kredit dari perbankan tersebut.
Karena itu, ujar dia, pihaknya mengharapkan agar beragam pemangku kepentingan dapat mewujudkan konsep "KKP Incorporated" di mana berbagai pihak seperti pemerintah, perbankan, investor swasta dan pihak terkait agar dapat bersinergi.
"Banyak pelabuhan dan tambak-tambak yang tidak bisa berjalan karena tidak ada bantuan atau dana atau pengelolaan yang baik apalagi Iptek yang baik," katanya.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengemukakan, persoalan yang dihadapi oleh banyak nelayan terkait dengan aspek minimnya permodalan untuk melaut dan menangkap ikan.
"Akibat minimnya modal usaha nelayan untuk mengoperasikan kapal-kapal bantuan berbobot lebih dari 30 GT, kelompok nelayan semakin bergantung pada pemodal dan tengkulak," kata Sekjen Kiara M Riza Damanik.
Menurut dia, persoalan tersebut dapat ditemui di sejumlah daerah antara lain di Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Papua.
Ia berpendapat, upaya yang dilakukan berbagai pihak terkait untuk melindungi keluarga nelayan masih belum optimal yang terindikasi antara lain dari UU No 19/2012 tentang APBN 2013 yang dinilai belum berpihak kepada sektor kelautan dan perikanan. "Politik anggaran 2013 belum berpihak untuk membangkitkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumberdaya pangan strategis nasional," katanya. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Saat saya melakukan sidak ke Tangerang bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata masih ada nelayan yang tidak mengerti soal bantuan dana perbankan terutama melalui KUR," kata Sharif Cicip Sutardjo dalam acara Refleksi Tahun 2012 dan Outlook Tahun 2013 KKP di Jakarta, Rabu.
Menurut Sharif, hal tersebut karena masih sangat kurangnya sosialisasi yang dilakukan terutama oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan baik pemda maupun pihak perbankan terkait agar dapat memberikan penyuluhan langsung kepada nelayan.
Hal tersebut, lanjutnya, agar para nelayan tradisional dapat mempunyai informasi sehingga mereka juga dapat efektif untuk mendapatkan kemudahan fasilitas kredit dari perbankan tersebut.
Karena itu, ujar dia, pihaknya mengharapkan agar beragam pemangku kepentingan dapat mewujudkan konsep "KKP Incorporated" di mana berbagai pihak seperti pemerintah, perbankan, investor swasta dan pihak terkait agar dapat bersinergi.
"Banyak pelabuhan dan tambak-tambak yang tidak bisa berjalan karena tidak ada bantuan atau dana atau pengelolaan yang baik apalagi Iptek yang baik," katanya.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengemukakan, persoalan yang dihadapi oleh banyak nelayan terkait dengan aspek minimnya permodalan untuk melaut dan menangkap ikan.
"Akibat minimnya modal usaha nelayan untuk mengoperasikan kapal-kapal bantuan berbobot lebih dari 30 GT, kelompok nelayan semakin bergantung pada pemodal dan tengkulak," kata Sekjen Kiara M Riza Damanik.
Menurut dia, persoalan tersebut dapat ditemui di sejumlah daerah antara lain di Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Papua.
Ia berpendapat, upaya yang dilakukan berbagai pihak terkait untuk melindungi keluarga nelayan masih belum optimal yang terindikasi antara lain dari UU No 19/2012 tentang APBN 2013 yang dinilai belum berpihak kepada sektor kelautan dan perikanan. "Politik anggaran 2013 belum berpihak untuk membangkitkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumberdaya pangan strategis nasional," katanya. (ANT)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013