Jambi (ANTARA Bengkulu) - Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Jambi menyatakan, alihfungsi hutan merupakan sumber ancaman petaka terbesar bagi Provinsi Jambi terutama bencana alam banjir dan longsor karena dari sekitar dua juta hektare lebih kawasan hutan seperlimanya beralih menjadi areal hutan tanaman industri.
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Rakhmad Hidayat di Jambi, Senin, mengatakan, kasus bencana alam banjir yang terjadi di Jambi akibat meluapnya Sungai Batanghari mulai dari hulu hingga hilir merupakan peristiwa berulang setiap tahun.
"Paling sering adalah bencana banjir, kondisi ini disebabkan daerah resapan air terutama hutan telah beralihfungsi menjadi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan," ujarnya.
Berdasarkan catatan KKI Warsi, kata dia, sepanjang 2011 di Jambi telah terjadi 14 kasus bencana banjir yang hampir melanda seluruh kawasan di daerah itu mulai dari Jambi bagian barat hingga ke ujung timur.
Jambi merupakan salah satu daerah di Sumatra yang memiliki alur sungai besar yakni Sungai Batanghari dengan ratusan anak sungai mengalir dari hulu bagian barat Kabupaten Kerinci hingga ke hilir pantai timur wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
"Semakin berkurangnya daerah resapan menyebabkan intensitas banjir semakin sering. Sebab, disaat musim hujan sungai Batanghari dan puluhan anak sungai lainnya meluap dan merendam daerah perumahan serta pertanian," jelasnya.
Akibat banjir tersebut, ribuan hektare lahan pertanian dan perumahan warga terendam sehingga menimbulkan banyak kerugian baik materi maupun kesehatan warga.
Tidak hanya banjir, bencana tanah longsor diperkirakan juga menjadi ancaman tersendiri, apabila upaya penanggulangan alihfungsi hutan tidak segera dilakukan.
"Mengingat, tidak adanya resapan air, kondisi tanah menjadi rapuh. Apalagi disaat musim hujan, belum lagi bencana kebakaran yang juga sering terjadi di Jambi," ujarnya lagi.
Sementara itu, KKI Warsi kembali mencatat, perizinan akan HTI di Jambi masih saja menunjukkan penambahan.
Dari sekitar dua juta lebih kawasan hutan di Jambi, 853.430 atau hampir seperlima Provinsi Jambi merupakan kawasan HTI yang terdiri dari areal HTI definitif dan kawasan pencadangan.
Tidak hanya itu, maraknya aktifitas pertambangan dan perkebunan juga menjadi penyebab tersendiri alihfungsi hutan di daerah itu.
Untuk itu KKI Warsi sebagai salah satu organisasi pemerhati lingkungan di Jambi berharap, pemerintah daerah benar benar memerhatikan dan memastikan proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) digunakan pada setiap penyusunan revisi tata ruang di berbagai tingkatan.
"Tidak hanya itu, jangan dilupakan juga, adanya analisis dampak lingkungan sehingga ke depan penyusunan tata ruang daerah benar benar mengacu pada aturan dan fakta yang dibutuhkan bagi keseimbangan lingkungan," tambah Rakhmad Hidayat. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Rakhmad Hidayat di Jambi, Senin, mengatakan, kasus bencana alam banjir yang terjadi di Jambi akibat meluapnya Sungai Batanghari mulai dari hulu hingga hilir merupakan peristiwa berulang setiap tahun.
"Paling sering adalah bencana banjir, kondisi ini disebabkan daerah resapan air terutama hutan telah beralihfungsi menjadi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan," ujarnya.
Berdasarkan catatan KKI Warsi, kata dia, sepanjang 2011 di Jambi telah terjadi 14 kasus bencana banjir yang hampir melanda seluruh kawasan di daerah itu mulai dari Jambi bagian barat hingga ke ujung timur.
Jambi merupakan salah satu daerah di Sumatra yang memiliki alur sungai besar yakni Sungai Batanghari dengan ratusan anak sungai mengalir dari hulu bagian barat Kabupaten Kerinci hingga ke hilir pantai timur wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
"Semakin berkurangnya daerah resapan menyebabkan intensitas banjir semakin sering. Sebab, disaat musim hujan sungai Batanghari dan puluhan anak sungai lainnya meluap dan merendam daerah perumahan serta pertanian," jelasnya.
Akibat banjir tersebut, ribuan hektare lahan pertanian dan perumahan warga terendam sehingga menimbulkan banyak kerugian baik materi maupun kesehatan warga.
Tidak hanya banjir, bencana tanah longsor diperkirakan juga menjadi ancaman tersendiri, apabila upaya penanggulangan alihfungsi hutan tidak segera dilakukan.
"Mengingat, tidak adanya resapan air, kondisi tanah menjadi rapuh. Apalagi disaat musim hujan, belum lagi bencana kebakaran yang juga sering terjadi di Jambi," ujarnya lagi.
Sementara itu, KKI Warsi kembali mencatat, perizinan akan HTI di Jambi masih saja menunjukkan penambahan.
Dari sekitar dua juta lebih kawasan hutan di Jambi, 853.430 atau hampir seperlima Provinsi Jambi merupakan kawasan HTI yang terdiri dari areal HTI definitif dan kawasan pencadangan.
Tidak hanya itu, maraknya aktifitas pertambangan dan perkebunan juga menjadi penyebab tersendiri alihfungsi hutan di daerah itu.
Untuk itu KKI Warsi sebagai salah satu organisasi pemerhati lingkungan di Jambi berharap, pemerintah daerah benar benar memerhatikan dan memastikan proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) digunakan pada setiap penyusunan revisi tata ruang di berbagai tingkatan.
"Tidak hanya itu, jangan dilupakan juga, adanya analisis dampak lingkungan sehingga ke depan penyusunan tata ruang daerah benar benar mengacu pada aturan dan fakta yang dibutuhkan bagi keseimbangan lingkungan," tambah Rakhmad Hidayat. (ANT)
Editor : Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012