Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah menjalani pemeriksaan kesehatan terkait virus corona (COVID-19).
"Pak menteri sudah cek kemarin," ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Bambang Wiyono saat dihubungi Antara, Selasa.
Bambang mengatakan Menteri Yasonna telah menjalani tes COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Adapun terkait hasil pemeriksaan, Bambang menyebut hingga saat ini belum diketahui. "Belum keluar hasilnya," ucap dia.
Diketahui, Yasonna, pada Senin (16/3) mengikuti rapat terbatas terkait percepatan ekonomi menghadapi tekanan virus corona COVID-19 secara virtual. Rapat tersebut diikuti oleh 41 anggota kabinet dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Adapun Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan kebijakan memberlakukan sistem kerja dari rumah untuk memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan aparatur sipil negara (ASN) terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang pemberitahuan berdinas dari rumah (work from home) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diterbitkan pada Senin (16/3), dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
"Pak menteri sudah cek kemarin," ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Bambang Wiyono saat dihubungi Antara, Selasa.
Bambang mengatakan Menteri Yasonna telah menjalani tes COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Adapun terkait hasil pemeriksaan, Bambang menyebut hingga saat ini belum diketahui. "Belum keluar hasilnya," ucap dia.
Diketahui, Yasonna, pada Senin (16/3) mengikuti rapat terbatas terkait percepatan ekonomi menghadapi tekanan virus corona COVID-19 secara virtual. Rapat tersebut diikuti oleh 41 anggota kabinet dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Adapun Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan kebijakan memberlakukan sistem kerja dari rumah untuk memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan aparatur sipil negara (ASN) terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang pemberitahuan berdinas dari rumah (work from home) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diterbitkan pada Senin (16/3), dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020