Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang program bantuan yang tepat untuk nelayan terdampak pagar laut 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya sedang turun ke lapangan untuk berdialog dengan nelayan yang terdampak adanya pagar laut tak berizin tersebut.
Baca juga: Polisi lakukan pembongkaran pagar laut di Perairan Pakuhaji, Tangerang
Dia menyampaikan bahwa tim KKP turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan nelayan di setiap desa yang terdampak untuk mendengarkan keluhan mereka.
"Hasil dari dialog ini akan menjadi dasar bagi kami untuk merancang program bantuan yang tepat secepatnya," katanya.
Selain itu, dia mengatakan saat ini KKP bersama semua instansi maritim sedang bekerja keras untuk membongkar pagar laut yang membentang sepanjang garis pantai Tangerang.
Dia menyebutkan pembongkaran diprioritaskan membuka jalur nelayan agar bisa kembali melaut.
"Pasalnya keluhan utama adalah keberadaan pagar membuat hasil tangkap nelayan berkurang karena harus memutar melewati pagar bambu, dan biaya operasional naik karena perlu BBM lebih banyak," ucap Doni.
Baca juga: Fakta pagar bambu di laut Tangerang: Ahmed Zaki bantah kaitan dengan proyek PIK 2
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang dalam satu minggu ke depan.
"Ya kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai (penyelesaian masalah pagar laut Tangerang). Kami akan segera selesaikan, pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya," katanya dalam jumpa pers seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Ia menegaskan penyelesaian yang dilakukan pihaknya sesuai dengan kewenangan KKP, yakni secara administrasi.
"Seperti yang kami janjikan pada Komisi IV DPR RI, kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kami, yakni memeriksa dari aspek administratif," katanya.
Baca juga: Kasus pemagaran laut Tangerang jadi sorotan, Menteri KKP sebut sudah ada 196 kasus serupa
Ia juga mengaku akan meningkatkan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian pagar laut tersebut.
"Kan tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada sanksi hukum, itu larinya ke lembaga lain, ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya nanti kita akan koordinasikan," ucapnya.
Ia memastikan investigasi terhadap pagar laut tersebut terus dilanjutkan oleh KKP.
Selain investigasi, ia juga mengaku akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
