80 persen perdagangan narkoba lewat laut

Jakarta (Antara) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa 80 persen perdagangan narkoba di Tanah Air melewati jalur laut yang juga kerap dilakukan sebagai bagian dari aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

"Yang paling parah, 80 persen perdagangan narkoba adalah lewat laut. Itu merusak dan mengancam generasi dan masa depan bangsa kita," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menteri Susi mengingatkan bahwa "illegal fishing" atau penangkapan ikan secara ilegal adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan tidak hanya soal ikan, tetapi juga terkait dengan kejahatan transnasional seperti narkoba, minuman keras, dan perdagangan manusia.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan berbagai pihak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas praktik pencurian ikan yang sangat merugikan Indonesia.

Apalagi, Susi mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berkomitmen dalam menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Susi mengungkapkan, banyak hal yang dapat dikaji terkait hasil kerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, seperti kebijakan yang menertibkan kapal-kapal eks asing telah berjalan selama dua tahun terakhir dan membuahkan hasil yang sangat baik.

"Kalau bisa bandingkan neraca perdagangan dengan negara-negara tetangga kita. Sekarang Indonesia jadi nomor satu neraca perdagangannya, ini karena kita melakukan reformasi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana diwartakan, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan di tingkat daerah merupakan syarat penting guna mengefektifkan pemberantasan pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa, sepakat bahwa masih ditemukannya kasus kapal eks-asing di sejumlah daerah dapat menandakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang belum memberikan efek jera.

"Bisa juga (kurangnya efek jera itu) disebabkan oleh tidak tersambungnya upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah," kata Abdul Halim.

Untuk itu sinergi yang baik antara nasional-lokal perlu diwujudkan secara bersama-sama agar penerapan suatu kebijakan bisa berlangsung lancar hingga ke daerah.

Sedangkan kepada sejumlah kapal eks-asing yang diduga diubah menjadi kapal lokal tanpa aturan yang semestinya, Abdul Halim mengatakan perlunya tindakan yang tepat.

"Pulangkan kapal-kapal eks-asing setelah pengadilan memutuskan," kata Sekjen Kiara. ***1***