Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 menjadi Rp7,85 triliun untuk mempercepat penguatan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI--yang membidangi perdagangan, BUMN, dan pengawasan persaingan usaha--di Jakarta, Senin, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan awalnya pagu anggaran Kemenkop pada 2026 adalah Rp937 miliar.
Dana itu dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp313,25 miliar dan program perkoperasian Rp623,78 miliar, termasuk dana dekonsentrasi Rp176,75 miliar dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp226 miliar.
Menurut Budi Arie, tambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk menjalankan program utama, seperti digitalisasi 80.000 KDKMP; keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan, tata kelola koperasi; dan peningkatan kapasitas anggota koperasi.
“Pada tahun 2026, operasionalisasi KDKMP akan terus dioptimalkan secara berkelanjutan dengan memastikan seluruh penyaluran barang subsidi pemerintah kepada masyarakat dilakukan melalui KDKMP,” katanya pula.
Budi Arie menuturkan anggaran sebesar Rp7,85 triliun ini akan digunakan untuk kepentingan Kopdes Merah Putih, yang terdiri dari dukungan manajemen Rp514,12 miliar, program perkoperasian Rp2,81 triliun, dan dana dekonsentrasi Rp4,52 triliun.
Secara rinci, anggaran yang diajukan akan dialokasikan untuk 10 program utama guna memperkuat koperasi.
Program pertama, pengelolaan kelembagaan dan tata kelola, mendapat Rp210 miliar untuk meningkatkan administrasi dan tata kelola koperasi. Kedua, transformasi ekosistem digital sebesar Rp480 miliar dialokasikan untuk digitalisasi koperasi secara menyeluruh.
Ketiga, pengembangan usaha koperasi dengan anggaran Rp299 miliar bertujuan agar KDKMP dapat menjalin kemitraan dan terintegrasi dalam ekosistem nasional. Keempat, peningkatan daya saing sebesar Rp298 miliar berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, produk, dan layanan koperasi.
Kelima, penguatan sektor keuangan sebesar Rp184 miliar digunakan untuk pelatihan manajemen keuangan dan penataan usaha simpan pinjam. Keenam, pengawasan koperasi sebesar Rp234 miliar akan mendorong pengawasan berbasis anggota.
Ketujuh, pengembangan SDM dan koperasi sebesar Rp598 miliar, dan kedelapan, penguatan data dan informasi sebesar Rp460 miliar.
Menurut Budi Arie, data dan informasi yang kuat sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Terakhir, anggaran terbesar, yaitu Rp4,5 triliun dialokasikan untuk dukungan pemberdayaan koperasi di daerah melalui dana dekonsentrasi. Dana ini akan digunakan untuk menyiapkan manajer, business assistant, dan project management officer guna memastikan operasional KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Rp50 miliar akan diberikan sebagai dukungan untuk Dewan Koperasi Indonesia untuk menggerakkan gerakan koperasi di seluruh tanah air.
