Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan progres signifikan di berbagai bidang, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, reformasi kelembagaan, serta penegakan hukum.
"Kalau kita lihat, dalam satu tahun ini pemerintahan Pak Prabowo cukup memberikan harapan. Ada langkah-langkah baru dalam peningkatan kesejahteraan seperti program makan bergizi gratis dan bantuan pendidikan yang sangat dirasakan masyarakat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.
Ia menilai berbagai terobosan tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam memperkuat fondasi sosial ekonomi rakyat.
Meskipun demikian, dia mengatakan keberhasilan program-program itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas politik dan mengelola dinamika yang muncul di lapangan.
"Sepanjang mampu mengendalikan situasi politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang berseberangan, arah pemerintah ke depan akan semakin stabil. Tantangan terbesar justru pada aspek konsolidasi politik pasca perubahan rezim," katanya.
Terkait dengan upaya reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed itu menilai langkah Presiden Prabowo yang mendorong pembenahan institusi tersebut merupakan hal mendesak yang memang diharapkan publik.
"Reformasi Polri perlu dilakukan baik dari sisi struktur maupun kultur. Struktur organisasi harus disesuaikan agar tidak menyerupai militer, sementara fungsi Polri harus dikembalikan pada tugas utama sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat," katanya.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir Polri kerap memperluas fungsi administratif di berbagai sektor, yang pada akhirnya membuat institusi tersebut berpotensi keluar dari mandat utamanya.
Oleh karena itu, kata dia, Polri perlu dikembalikan ke khitah sebagai penjaga keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
"Reformasi struktur dan fungsi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial," kata dia menegaskan.
Selain reformasi kelembagaan, dia juga menyoroti kemajuan dalam bidang penegakan hukum yang menurutnya menunjukkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap berbagai kasus besar.
