Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu membeli alat laboratorium uji swab untuk memeriksa sampel dahak orang dengan gejala COVID-19 di daerah tersebut.
Kata Edison, hal ini bertujuan agar hasil pemeriksaan sampel dahak orang dengan gejala COVID-19 tersebut bisa cepat diketahui sehingga bisa segera dilakukan penanganan. Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon. (Foto Antarabengkulu.com)
Dari koordinasi pihaknya dengan Rumah Sakit M Yunus (RSMY) Bengkulu dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, salah satu hambatan dalam penanganan COVID-19 ini karena sulitnya melakukan deteksi virus korona tersebut.
Dimana untuk mengetahui ada yang positif atau negatif sampel yang diambil dari swab terlebih dahulu harus dikirim ke Palembang atau Jakarta.
"Kita sarankan Pemprov Bengkulu beli saja sendiri dan kita tidak bakal keberatan berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alat tersebut. Hal itu karena saat ini uji swab harus melakukan pengiriman yang membutuhkan waktu, ditambah lagi dengan pengujian di laboratorium," papar Edison di Bengkulu, Senin. Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon. (Foto Antarabengkulu.com)
Dijelaskan ketua DPW Demokrat Bengkulu, saat ini jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP) COVID-19 mengalami peningkatan. Termasuk yang sudah dinyatakan positif, sehingga Provinsi Bengkulu berstatus darurat penanganan COVID-19.
"Kita beli sendiri saja alat uji swab itu agar jika ada kasus positif bisa cepat ditangani," tegas Edison.
Hal yang sama diungkapkan anggota DPRD Provinsi Bengkulu lainnya Tantawi Dali. Menurutnya, wabah COVID-19 ini sudah bisa dikatakan force majeure, sehingga langkah-langkah tanggap darurat dinilai penting untuk segera diambil, termasuk pengadaan alat uji sampel yang diambil dari swab. Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon. (Foto Antarabengkulu.com)
"Jika yang positif cepat terdeteksi pasti penanganan juga bisa cepat dilakukan," ujar politisi Nasdem tersebut.
Tantawi menambahkan termasuk Pemprov Bengkulu harus mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan dan menyiapkan strategi perekonomian masyarakat khususnya sembako dimana banyak masyarakat yang terkena dampak COVID-19.
"Untuk anggaran, kita tidak mempermasalahkan. Mengingat ini menyangkut nyawa orang banyak," tegas Tantawi.(Adv)
