Bengkulu (Antara Bengkulu) - Provinsi Bengkulu pada 2013 tidak mengusulkan pengembangan program hutan kemasyaratan, karena tidak memilik lahan yang potensial lagi.
"Tahun 2012 usulan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM) luasnya mencapai 48 ribu hektare, tetapi hingga sekarang izinnya belum turun," kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Sumarsono, Rabu.
Ia mengatakan apabila izin usulan HKM tahun sebelumnya sudah keluar, maka pihaknya bisa mendata lagi kawasan yang potensial untuk diusulkan.
Namun, kata dia, sebelum izin usulan lama itu keluar, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih lahan.
Kawasan hutan yang berpotensi untuk menjadi HKM di Bengkulu sudah terbatas, karena sebagain besar berupa hutan lindung dan kawasan taman nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Sementara itu, program Kebun Bibit Rakyat (KBR) tetap dilanjutkan dengan target 300 kelompok sama dengan jumlah tahun sebelumnya, setiap kelompok diwajibkan membuat bibit kayu-kayuan sebanyak 25 ribu batang.
Namun, pihaknya akan melaksanakan program baru yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) model, kebetulan Provinsi Bengkulu mendapat alokasi 1.000 hektare dan pebudidayaan hutan bakau 100 hektare.
Program KPHP model itu akan dipusatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah karena wilayah daerah aliran sungainya cukup kritis dan mengancam bencana banjir hingga ke Kota Bengkulu.
"Kami akan berkoordinasi dengan Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli serta jajaranya untuk melaksanakan program tersebut, sehingga luas sasaran akan terwujud," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Bengkulu Tengah Durani membenarkan bahwa daerah aliran sungai Bengkulu dan Air Susup daerah itu sudah menjadi areal perkebunan masyarakat.
"Apabila ada program pemerintah melalui KPHP model itu diharapkan bisa menurunkan para perambah di kawasan dua DAS sungai tersebut dan kebun mereka tidak boleh dikelola lagi," ujarnya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Tahun 2012 usulan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM) luasnya mencapai 48 ribu hektare, tetapi hingga sekarang izinnya belum turun," kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Sumarsono, Rabu.
Ia mengatakan apabila izin usulan HKM tahun sebelumnya sudah keluar, maka pihaknya bisa mendata lagi kawasan yang potensial untuk diusulkan.
Namun, kata dia, sebelum izin usulan lama itu keluar, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih lahan.
Kawasan hutan yang berpotensi untuk menjadi HKM di Bengkulu sudah terbatas, karena sebagain besar berupa hutan lindung dan kawasan taman nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Sementara itu, program Kebun Bibit Rakyat (KBR) tetap dilanjutkan dengan target 300 kelompok sama dengan jumlah tahun sebelumnya, setiap kelompok diwajibkan membuat bibit kayu-kayuan sebanyak 25 ribu batang.
Namun, pihaknya akan melaksanakan program baru yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) model, kebetulan Provinsi Bengkulu mendapat alokasi 1.000 hektare dan pebudidayaan hutan bakau 100 hektare.
Program KPHP model itu akan dipusatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah karena wilayah daerah aliran sungainya cukup kritis dan mengancam bencana banjir hingga ke Kota Bengkulu.
"Kami akan berkoordinasi dengan Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli serta jajaranya untuk melaksanakan program tersebut, sehingga luas sasaran akan terwujud," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Bengkulu Tengah Durani membenarkan bahwa daerah aliran sungai Bengkulu dan Air Susup daerah itu sudah menjadi areal perkebunan masyarakat.
"Apabila ada program pemerintah melalui KPHP model itu diharapkan bisa menurunkan para perambah di kawasan dua DAS sungai tersebut dan kebun mereka tidak boleh dikelola lagi," ujarnya. (Antara)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013