Bengkulu (Antara Bengkulu) - Kunjungan kerja tujuh anggota Komisi B DPRD
Provinsi Riau ke Pemerintah Provinsi Bengkulu menghasilkan kesepakatan
untuk bersama-sama mendesak Kementerian Keuangan tentang bagi hasil
pajak ekspor minyak sawit atau "Crude Palm Oil".
"Riau dengan tiga juta hektare luas perkebunan sawit, sama sekali tidak mendapat apa-apa dari ekspor CPO," kata Ketua Komisi B DPRD Provinsi Bengkulu Rusli Ahmad di Kota Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan pendapatan dari sektor perkebunan terutama kelapa sawit hanya dari pajak bumi dan bangunan, sementara kerusakan jalan akibat angkutan hasil perkebunan kata dia cukup membebani keuangan daerah.
Untuk itu, pemerintah provinsi di Pulau Sumatra menurutnya perlu bersama-sama meminta Kementerian Keuangan untuk membuat kebijakan yang memungkinkan daerah menikmati bagi hasil pajak ekspor CPO yang khusus untuk infrastruktur jalan.
"Apalagi di Riau dari tiga juta hektare itu, sebesar 80 persen dikuasai pemilik modal, sementara kerusakan jalan dibebankanke daerah," katanya.
Selain itu, menurut Rusli pemerintah harus membatasi ekspor CPO dan meningkatkan industri hilir komoditas tersebut.
Dengan luasan perkebunan kelapa sawit di Riau menurutnya sangat memprihatinkan jika industri hilir belum dikembangkan pemerintah.
Sementara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan mengatakan permintaan bagi hasil pajak ekspor CPO sudah lama digaungkan pemerintah daerah penghasil komoditas sawit di Pulau Sumatra.
"Memang Riau menjadi salah satu yang paling gigih memperjuangkan ini karena dengan jutaan ton CPO setiap tahun tidak ada bagi hasil dengan daerah," katanya.
Ia mengharapkan seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatra bersama-sama mengusulkan permintaan tersebut kepada Kementerian Keuangan dimana bagi hasil itu dikhususkan untuk perbaikan jalan.
Termasuk di Provinsi Bengkulu kata dia, angkutan hasil perkebunan yang melebihi tonase menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, selain angkutan tambang batu bara.
Biaya perbaikan jalan kata dia, tidak sebanding dengan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangungan dari perusahaan perkebunan.
"Selain itu, ekspor CPO Bengkulu sangat sedikit melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, tapi sebagian besar lewat Lampung, Padang, bahkan Belawan, Sumatra Utara," katanya. (ANTARA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Riau dengan tiga juta hektare luas perkebunan sawit, sama sekali tidak mendapat apa-apa dari ekspor CPO," kata Ketua Komisi B DPRD Provinsi Bengkulu Rusli Ahmad di Kota Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan pendapatan dari sektor perkebunan terutama kelapa sawit hanya dari pajak bumi dan bangunan, sementara kerusakan jalan akibat angkutan hasil perkebunan kata dia cukup membebani keuangan daerah.
Untuk itu, pemerintah provinsi di Pulau Sumatra menurutnya perlu bersama-sama meminta Kementerian Keuangan untuk membuat kebijakan yang memungkinkan daerah menikmati bagi hasil pajak ekspor CPO yang khusus untuk infrastruktur jalan.
"Apalagi di Riau dari tiga juta hektare itu, sebesar 80 persen dikuasai pemilik modal, sementara kerusakan jalan dibebankanke daerah," katanya.
Selain itu, menurut Rusli pemerintah harus membatasi ekspor CPO dan meningkatkan industri hilir komoditas tersebut.
Dengan luasan perkebunan kelapa sawit di Riau menurutnya sangat memprihatinkan jika industri hilir belum dikembangkan pemerintah.
Sementara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan mengatakan permintaan bagi hasil pajak ekspor CPO sudah lama digaungkan pemerintah daerah penghasil komoditas sawit di Pulau Sumatra.
"Memang Riau menjadi salah satu yang paling gigih memperjuangkan ini karena dengan jutaan ton CPO setiap tahun tidak ada bagi hasil dengan daerah," katanya.
Ia mengharapkan seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatra bersama-sama mengusulkan permintaan tersebut kepada Kementerian Keuangan dimana bagi hasil itu dikhususkan untuk perbaikan jalan.
Termasuk di Provinsi Bengkulu kata dia, angkutan hasil perkebunan yang melebihi tonase menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, selain angkutan tambang batu bara.
Biaya perbaikan jalan kata dia, tidak sebanding dengan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangungan dari perusahaan perkebunan.
"Selain itu, ekspor CPO Bengkulu sangat sedikit melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, tapi sebagian besar lewat Lampung, Padang, bahkan Belawan, Sumatra Utara," katanya. (ANTARA)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013