Puluhan perempuan di Bengkulu yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Pejuang Keadilan Gender dan Ekologis (JPPKGE) meminta agar calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang peduli terhadap isu keadilan gender dan ekologis.
Koordinator JPPKGE Susila Elawati saat menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis menilai dengan memiliki wawasan dan kesadaran terhadap isu keadilan gender dan ekologis diharapkan kepala daerah terpilih nantinya dapat memasukkan kedua isu tersebut ke dalam setiap kebijakan yang diambil.
"Kebijakan daerah haruslah responsif gender dan lingkungan, jangan abaikan suara perempuan," kata Susila.
Menurutnya, dari pengalaman para perempuan di daerah, sampai saat ini sikap dan responsif pemerintah terhadap keadilan gender dan lingkungan hidup masih belum terwujud.
Ia menilai, beberapa kebijakan yang digulirkan selama ini bahkan cenderung tidak mempedulikan aspirasi perempuan dan kepentingan lingkungan.
Di wilayah yang bersentuhan dengan izin pertambangan misalnya, mayoritas perempuan justru menolak kehadiran pertambangan.
Kata Susila, mayoritas perempuan itu menilai bahwa tambang hanya menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang meninggalkan dampak sangat lama.
"Kami para perempuan akan kesulitan mencari air bersih untuk memasak, mencuci dan lainnya," paparnya.
Sementara itu, anggota Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Resam Mandian Rajo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Di'ah menyebut kehadiran tambang tidak hanya menimbulkan kerugian kerusakan lingkungan saja, tetapi aktivitas pertambangan juga ikut membuat nyawa para perempuan terancam.
"Tambang membuat jalan desa kami rusak, para ibu hamil bisa keguguran atau kecelakaan," kata Di'ah,
Selain itu, kata dia, aktivitas yang tidak ramah lingkungan yang disebabkan aktivitas pertambangan juga telah membuat para perempuan desa kesulitan untuk memenuhi pangan keluarga.
"Terutama lahan yang menyempit dan tidak adanya ruang bagi perempuan untuk menentukan hak atas tanah atau tanamannya, menjadi ancaman bagi kualitas pangan keluarga, pangan akhirnya beli dan sangat tergantung dengan pasokan pasar," ucapnya.
Selain meminta calon kepala daerah untuk peduli terhadap isu keadilan gender dan ekologis, anggota JPPKGE ini juga menuntut agar pemerintah daerah mengakui keberadaan perempuan sebagai sebuah entitas penting dan melibatkannya dalam pengaturan wilayah kelola dan kebijakan.
Mereka juga mendesak agar DPRD untuk memantau setiap aktivitas dan kebijakan pemerintah daerah agar dapat lebih berwawasan keadilan gender dan ekologis.
Selanjutnya, meminta agar DPRD Provinsi Bengkulu ikut memperhatikan keadilan gender dan ekologis melalui penganggaran program dan pendanaan yang berhubungan dengan perempuan dan lingkungan hidup yang lebih baik.
"Meminta agar setiap siapa pun yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap isu keadilan gender dan ekologis," demikian Di'ah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Koordinator JPPKGE Susila Elawati saat menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis menilai dengan memiliki wawasan dan kesadaran terhadap isu keadilan gender dan ekologis diharapkan kepala daerah terpilih nantinya dapat memasukkan kedua isu tersebut ke dalam setiap kebijakan yang diambil.
"Kebijakan daerah haruslah responsif gender dan lingkungan, jangan abaikan suara perempuan," kata Susila.
Menurutnya, dari pengalaman para perempuan di daerah, sampai saat ini sikap dan responsif pemerintah terhadap keadilan gender dan lingkungan hidup masih belum terwujud.
Ia menilai, beberapa kebijakan yang digulirkan selama ini bahkan cenderung tidak mempedulikan aspirasi perempuan dan kepentingan lingkungan.
Di wilayah yang bersentuhan dengan izin pertambangan misalnya, mayoritas perempuan justru menolak kehadiran pertambangan.
Kata Susila, mayoritas perempuan itu menilai bahwa tambang hanya menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang meninggalkan dampak sangat lama.
"Kami para perempuan akan kesulitan mencari air bersih untuk memasak, mencuci dan lainnya," paparnya.
Sementara itu, anggota Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Resam Mandian Rajo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Di'ah menyebut kehadiran tambang tidak hanya menimbulkan kerugian kerusakan lingkungan saja, tetapi aktivitas pertambangan juga ikut membuat nyawa para perempuan terancam.
"Tambang membuat jalan desa kami rusak, para ibu hamil bisa keguguran atau kecelakaan," kata Di'ah,
Selain itu, kata dia, aktivitas yang tidak ramah lingkungan yang disebabkan aktivitas pertambangan juga telah membuat para perempuan desa kesulitan untuk memenuhi pangan keluarga.
"Terutama lahan yang menyempit dan tidak adanya ruang bagi perempuan untuk menentukan hak atas tanah atau tanamannya, menjadi ancaman bagi kualitas pangan keluarga, pangan akhirnya beli dan sangat tergantung dengan pasokan pasar," ucapnya.
Selain meminta calon kepala daerah untuk peduli terhadap isu keadilan gender dan ekologis, anggota JPPKGE ini juga menuntut agar pemerintah daerah mengakui keberadaan perempuan sebagai sebuah entitas penting dan melibatkannya dalam pengaturan wilayah kelola dan kebijakan.
Mereka juga mendesak agar DPRD untuk memantau setiap aktivitas dan kebijakan pemerintah daerah agar dapat lebih berwawasan keadilan gender dan ekologis.
Selanjutnya, meminta agar DPRD Provinsi Bengkulu ikut memperhatikan keadilan gender dan ekologis melalui penganggaran program dan pendanaan yang berhubungan dengan perempuan dan lingkungan hidup yang lebih baik.
"Meminta agar setiap siapa pun yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap isu keadilan gender dan ekologis," demikian Di'ah.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020