Bengkulu (Antara Bengkulu) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Bengkulu akan melanjutkan pembangunan 50 gudang logistik
bencana di 10 kabupaten dan kota.
"Pembangunan segera dilanjutkan karena proses ganti rugi lahan masyarakat sudah diproses," kata Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Kolendri di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu Sudiro dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Binsar Simbolon.
Pembangunan 50 gudang logistik itu dianggarkan pada 2011 senilai Rp25 miliar.
Namun, proses pembangunan diduga terdapat unsur tindak pidana korupsi yang saat ini dalam proses pengusutan di kepolisian Bengkulu.
"Persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan gudang itu yang bermasalah, jadi kami konsultasi dengan BPKP dan BPN," katanya.
Hasil konsultasi, kata dia, proses pengadaan tanah untuk pembangunan gudang logistik tersebut tetap dilanjutkan.
Alokasi dana tiap lahan dianggarkan Rp40 juta dengan luas di bawah satu hektare.
"Tapi tiap-tiap lokasi berbeda harganya dan luas bangunan juga berbeda," katanya.
Saat ini, kata Kolendri, terdapat sisa dana sebesar Rp11 miliar untuk pembangunan gudang tersebut dan alokasi pengadaan tanah masyarakat sebesar Rp2,5 miliar.
Lahan masyarakat yang dibeli pemerintah untuk membangun gudang logistik itu, akan menjadi aset Pemprov Bengkulu.
Ia menjelaskan gudang logistik bencana tersebut akan diisi berbagai peralatan dan logistik bencana, seperti terpal, lampu badai, makanan instan, dan kantong mayat.
Ia mengatakan pengadaan barang tersebut sudah terealisasi dan saat ini disimpan di gudang BPBD Provinsi Bengkulu.
"Setelah gudangnya dibangun, baru peralatan ini akan didistribusi ke kabupaten dan kota," katanya.
Kolendri mengatakan pembangunan gudang logistik bencana tersebut dibutuhkan masyarakat Bengkulu mengingat daerah itu masuk kategori rawan bencana. (ANTARA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Pembangunan segera dilanjutkan karena proses ganti rugi lahan masyarakat sudah diproses," kata Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Kolendri di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu Sudiro dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Binsar Simbolon.
Pembangunan 50 gudang logistik itu dianggarkan pada 2011 senilai Rp25 miliar.
Namun, proses pembangunan diduga terdapat unsur tindak pidana korupsi yang saat ini dalam proses pengusutan di kepolisian Bengkulu.
"Persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan gudang itu yang bermasalah, jadi kami konsultasi dengan BPKP dan BPN," katanya.
Hasil konsultasi, kata dia, proses pengadaan tanah untuk pembangunan gudang logistik tersebut tetap dilanjutkan.
Alokasi dana tiap lahan dianggarkan Rp40 juta dengan luas di bawah satu hektare.
"Tapi tiap-tiap lokasi berbeda harganya dan luas bangunan juga berbeda," katanya.
Saat ini, kata Kolendri, terdapat sisa dana sebesar Rp11 miliar untuk pembangunan gudang tersebut dan alokasi pengadaan tanah masyarakat sebesar Rp2,5 miliar.
Lahan masyarakat yang dibeli pemerintah untuk membangun gudang logistik itu, akan menjadi aset Pemprov Bengkulu.
Ia menjelaskan gudang logistik bencana tersebut akan diisi berbagai peralatan dan logistik bencana, seperti terpal, lampu badai, makanan instan, dan kantong mayat.
Ia mengatakan pengadaan barang tersebut sudah terealisasi dan saat ini disimpan di gudang BPBD Provinsi Bengkulu.
"Setelah gudangnya dibangun, baru peralatan ini akan didistribusi ke kabupaten dan kota," katanya.
Kolendri mengatakan pembangunan gudang logistik bencana tersebut dibutuhkan masyarakat Bengkulu mengingat daerah itu masuk kategori rawan bencana. (ANTARA)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013