Bengkulu (Antara Bengkulu) - Lembaga National Corruption Watch
(NCW) Provinsi Bengkulu mempertanyakan pembangunan menara pemantau
tsunami di Kelurahan Kampung, Kota Bengkulu, terutama penyelesaian
diorama dalam terowongan.
"Saat ini kondisi terowongan itu terbengkalai, pembangunan diorama hanya janji kosong, padahal dananya sudah dianggarkan," kata Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) Provinsi Bengkulu Iksan Nazir di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan dari pengamatan NCW, menara pemantau tsunami atau "view tower" itu sama sekali tidak berfungsi, bahkan sebagian bangunan sudah rusak.
Bagian bangunan yang mengalami kerusakan antara lain atap dan pagar pembatas bagian atas yang merupakan tempat pemantauan ketinggian gelombang laut. Padahal bangunan yang merupakan salah satu proyek yang didanai dengan sistem tahun jamak atau "multiyears" pada 2007 itu telah menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp26,06 miliar dan fungsinya cukup vital.
"Fungsinya sangat penting mengingat Bengkulu memang daerah rawan bencana, tapi kenyataannya baru dibangun sudah rusak," katanya.
Ia menjelaskan pengalokasian dana pembangunan menara tersebut sejak tahun anggaran 2007 hingga 2009 sebesar Rp14 miliar.
Namun, proyek tersebut belum tuntas sehingga dianggarkan lagi sebesar Rp12,06 miliar dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2011.
"Jumlah anggaran itu khusus untuk bangunan menara, diluar paket anggaran sarana dan prasarana seperti diorama dan pembangunan lapangan evakuasi sebesar Rp8 miliar tapi tidak terealisasi," katanya.
Pantauan di lokasi menara pemantau tsunami yang dibangun di lapangan Merdeka Bengkulu, akses menuju terowongan tertutup.
Selain kerusakan pada pagar pembatas bagian atas, lift juga mengalami kerusakan dan sebagian atap bagian bawah mengalami kebocoran.
Menurut Iksan, dengan kondisi tersebut, pelaksanaan proyek menara pemantau tsunami itu terindikasi terjadi korupsi.
"Kuat dugaan terjadi pemborosan dan merugikan negara," kata Iksan.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Anwar Yasin belum bisa diminta keterangan terkait kondisi menara pemantau tsunami tersebut.
Namun, saat peresmian menara pemantau tsunami itu pada akhir Maret 2012, disebutkan bahwa untuk menambah fasilitas pendukung menara dianggarkan dana sebesar Rp8 miliar dari APBD provinsi.
Fasilitas pendukung tersebut antara lain panggung, taman dan lapangan evakuasi, serta mushalla.
"Kawasan ini diharapkan memiliki multifungsi, termasuk bisa menjadi tempat berwisata masyarakat," kata Anwar.
Pembangunan menara tersebut diharapkan dapat menambah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami yang rawan terjadi di daerah ini.
"Dengan keberadaan pemantau tsunami ini akan menambah peralatan siaga bencana, karena kita baru memiliki dua sirene peringatan dini tsunami,"katanya. (ANTARA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Saat ini kondisi terowongan itu terbengkalai, pembangunan diorama hanya janji kosong, padahal dananya sudah dianggarkan," kata Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) Provinsi Bengkulu Iksan Nazir di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan dari pengamatan NCW, menara pemantau tsunami atau "view tower" itu sama sekali tidak berfungsi, bahkan sebagian bangunan sudah rusak.
Bagian bangunan yang mengalami kerusakan antara lain atap dan pagar pembatas bagian atas yang merupakan tempat pemantauan ketinggian gelombang laut. Padahal bangunan yang merupakan salah satu proyek yang didanai dengan sistem tahun jamak atau "multiyears" pada 2007 itu telah menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp26,06 miliar dan fungsinya cukup vital.
"Fungsinya sangat penting mengingat Bengkulu memang daerah rawan bencana, tapi kenyataannya baru dibangun sudah rusak," katanya.
Ia menjelaskan pengalokasian dana pembangunan menara tersebut sejak tahun anggaran 2007 hingga 2009 sebesar Rp14 miliar.
Namun, proyek tersebut belum tuntas sehingga dianggarkan lagi sebesar Rp12,06 miliar dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2011.
"Jumlah anggaran itu khusus untuk bangunan menara, diluar paket anggaran sarana dan prasarana seperti diorama dan pembangunan lapangan evakuasi sebesar Rp8 miliar tapi tidak terealisasi," katanya.
Pantauan di lokasi menara pemantau tsunami yang dibangun di lapangan Merdeka Bengkulu, akses menuju terowongan tertutup.
Selain kerusakan pada pagar pembatas bagian atas, lift juga mengalami kerusakan dan sebagian atap bagian bawah mengalami kebocoran.
Menurut Iksan, dengan kondisi tersebut, pelaksanaan proyek menara pemantau tsunami itu terindikasi terjadi korupsi.
"Kuat dugaan terjadi pemborosan dan merugikan negara," kata Iksan.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Anwar Yasin belum bisa diminta keterangan terkait kondisi menara pemantau tsunami tersebut.
Namun, saat peresmian menara pemantau tsunami itu pada akhir Maret 2012, disebutkan bahwa untuk menambah fasilitas pendukung menara dianggarkan dana sebesar Rp8 miliar dari APBD provinsi.
Fasilitas pendukung tersebut antara lain panggung, taman dan lapangan evakuasi, serta mushalla.
"Kawasan ini diharapkan memiliki multifungsi, termasuk bisa menjadi tempat berwisata masyarakat," kata Anwar.
Pembangunan menara tersebut diharapkan dapat menambah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami yang rawan terjadi di daerah ini.
"Dengan keberadaan pemantau tsunami ini akan menambah peralatan siaga bencana, karena kita baru memiliki dua sirene peringatan dini tsunami,"katanya. (ANTARA)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013