Bengkulu (Antara Bengkulu) - Pemerintah Provinsi Bengkulu membutuhkan dana sebesar Rp7,4 triliun untuk percepatan pembangunan daerah itu, kata Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Kamis.
"Pembangunan sejumlah sarana dan prasarana yang vital untuk percepatan pembangunan membutuhkan dana Rp7 triliun," katanya.
Ia mengatakan dana pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah ini antara lain untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp3,1 triliun, bidang cipta karya sebesar Rp747,1 miliar.
Selanjutnya pengembangan Pelabuhan Pulau Baai membutuhkan Rp1,1 triliun, pengembangan Bandara Fatmawati sebesar Rp748,2 miliar.
Pemprov Bengkulu juga membutuhkan dana mitigasi bencana sebab wilayah ini masuk zona merah rawan gempa bumi dan tsunami dengan anggaran Rp86,2 miliar.
Pembangunan bidang sumber daya air membutuhkan anggaran Rp981 miliar, sektor pertanian sebesar Rp84,1 miliar, sektor pendidikan Rp43,7 miliar dan bidang kesehatan sebesar Rp400,2 miliar.
"Sehingga total kebutuhan dana percepatan pembangunan mencapai Rp7,4 triliun, sedangkan APBD provinsi hanya Rp1,7 triliun," katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan percepatan pembangunan tersebut Pemprov Bengkulu telah mengusulkan dana ke pemerintah pusat melalui proposal yang disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Gubernur mengatakan dengan pelaksanaan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Bengkulu pada 2014, sejumlah proyek percepatan pembangunan diharapkan terealisasi.
"Kami sudah memantau pelaksanaan HPN di beberapa provinsi yang berhasil menarik dana pusat untuk percepatan pembangunan," katanya.
Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi NTT mendapat kucuran dana Rp11 triliun saat pelaksanaan HPN 2011.
Begitu pula di Provinsi Jambi yang mendapat kucuran dana sebesar Rp7 triliun untuk percepatan pembangunan saat penyelenggaraan HPN 2012.
Sebelumnya Ketua PWI pusat Margiono saat menandatangani nota kerja sama antara PWI dan Pemprov Bengkulu tentang pelaksanaan puncak peringatan HPN 2014 mengatakan siap membantu daerah ini untuk mempercepat pembangunan.
"Kami akan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk bertemu dengan Presiden SBY menyampaikan penunjukan Bengkulu sebagai penyelenggara HPN 2014," katanya.
Margiono mengatakan selain pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pelabuhan dan bandara, sejumlah tinggalan sejarah di Bengkulu juga butuh perhatian.
Terutama kondisi Rumah Bung Karno yang ditempati saat pengasingan di Bengkulu pada 1938 hingga 1942, kondisinya butuh rehabilitasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Pembangunan sejumlah sarana dan prasarana yang vital untuk percepatan pembangunan membutuhkan dana Rp7 triliun," katanya.
Ia mengatakan dana pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah ini antara lain untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp3,1 triliun, bidang cipta karya sebesar Rp747,1 miliar.
Selanjutnya pengembangan Pelabuhan Pulau Baai membutuhkan Rp1,1 triliun, pengembangan Bandara Fatmawati sebesar Rp748,2 miliar.
Pemprov Bengkulu juga membutuhkan dana mitigasi bencana sebab wilayah ini masuk zona merah rawan gempa bumi dan tsunami dengan anggaran Rp86,2 miliar.
Pembangunan bidang sumber daya air membutuhkan anggaran Rp981 miliar, sektor pertanian sebesar Rp84,1 miliar, sektor pendidikan Rp43,7 miliar dan bidang kesehatan sebesar Rp400,2 miliar.
"Sehingga total kebutuhan dana percepatan pembangunan mencapai Rp7,4 triliun, sedangkan APBD provinsi hanya Rp1,7 triliun," katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan percepatan pembangunan tersebut Pemprov Bengkulu telah mengusulkan dana ke pemerintah pusat melalui proposal yang disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Gubernur mengatakan dengan pelaksanaan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Bengkulu pada 2014, sejumlah proyek percepatan pembangunan diharapkan terealisasi.
"Kami sudah memantau pelaksanaan HPN di beberapa provinsi yang berhasil menarik dana pusat untuk percepatan pembangunan," katanya.
Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi NTT mendapat kucuran dana Rp11 triliun saat pelaksanaan HPN 2011.
Begitu pula di Provinsi Jambi yang mendapat kucuran dana sebesar Rp7 triliun untuk percepatan pembangunan saat penyelenggaraan HPN 2012.
Sebelumnya Ketua PWI pusat Margiono saat menandatangani nota kerja sama antara PWI dan Pemprov Bengkulu tentang pelaksanaan puncak peringatan HPN 2014 mengatakan siap membantu daerah ini untuk mempercepat pembangunan.
"Kami akan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk bertemu dengan Presiden SBY menyampaikan penunjukan Bengkulu sebagai penyelenggara HPN 2014," katanya.
Margiono mengatakan selain pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pelabuhan dan bandara, sejumlah tinggalan sejarah di Bengkulu juga butuh perhatian.
Terutama kondisi Rumah Bung Karno yang ditempati saat pengasingan di Bengkulu pada 1938 hingga 1942, kondisinya butuh rehabilitasi.
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013