Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan peremajaan (replanting) 15.000 hektare (ha) kebun sawit milik rakyat di daerah itu selama tahun 2021.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan mengatakan, hingga saat ini peremajaan baru mencapai sekitar 6.000 hektare.
"Ini salah satu langkah mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang kita harapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ricky di Bengkulu, Kamis.
Dia menjelaskan, anggaran untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat itu tidak dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu maupun APBN, melainkan akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dananya bersumber dari penyisihan pajak ekspor minyak kelapa sawit.
Menurutnya, untuk peremajaan satu hektare sawit butuh biaya sekitar Rp32 juta.
"Jadi anggaran untuk replanting itu bukan bersumber dari APBN ataupun APBD, dan secara nasional dana itu disiapkan Rp33 triliun, dengan total target seluas 150 ribu hektar," katanya.
Ricky menambahkan, pemerintah daerah diminta mengajukan luas lahan untuk dilakukan peremajaan seluas-luasnya namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Lahan yang diusulkan untuk peremajaan itu yakni kebun kelapa sawit yang tidak produktif lantaran memiliki usia diatas 20 tahun, bibit asalan dan dalam satu hamparan memiliki luas 50 hektar.
Nantinya, kata Ricky, usulan itu akan diverifikasi secara berjenjang oleh dinas terkait ditingkat kabupaten, provinsi, Dirjen Perkebunan Kementan RI, hingga ke BPDPKS.
"Setelah itu barulah BPDPKS mentransfer anggarannya ke rekening masing-masing kelompok," demikian Ricky.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan mengatakan, hingga saat ini peremajaan baru mencapai sekitar 6.000 hektare.
"Ini salah satu langkah mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang kita harapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ricky di Bengkulu, Kamis.
Dia menjelaskan, anggaran untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat itu tidak dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu maupun APBN, melainkan akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dananya bersumber dari penyisihan pajak ekspor minyak kelapa sawit.
Menurutnya, untuk peremajaan satu hektare sawit butuh biaya sekitar Rp32 juta.
"Jadi anggaran untuk replanting itu bukan bersumber dari APBN ataupun APBD, dan secara nasional dana itu disiapkan Rp33 triliun, dengan total target seluas 150 ribu hektar," katanya.
Ricky menambahkan, pemerintah daerah diminta mengajukan luas lahan untuk dilakukan peremajaan seluas-luasnya namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Lahan yang diusulkan untuk peremajaan itu yakni kebun kelapa sawit yang tidak produktif lantaran memiliki usia diatas 20 tahun, bibit asalan dan dalam satu hamparan memiliki luas 50 hektar.
Nantinya, kata Ricky, usulan itu akan diverifikasi secara berjenjang oleh dinas terkait ditingkat kabupaten, provinsi, Dirjen Perkebunan Kementan RI, hingga ke BPDPKS.
"Setelah itu barulah BPDPKS mentransfer anggarannya ke rekening masing-masing kelompok," demikian Ricky.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021