Wakil Gubernur Bengkulu terpilih Rosjonsyah mengatakan akan memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dalam 100 hari kerja pertama setelah nanti dilantik bersama Gubernur Bengkulu terpilih Rohidin Mersyah.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Provinsi Bengkulu berada di peringkat tujuh provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
"Secara teknis tentu nanti akan saya bicarakan bersama dengan Pak Rohidin sebagai gubernur terlebih dahulu. Yang jelas penanganan kemiskinan itu sudah ada dalam visi misi kami," kata dia di Bengkulu, Kamis.
Data BPS menyebut tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 15,30 persen dengan total jumlah warga miskin sebanyak 305,997 orang. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 14,91 persen.
Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebanyak 2,51 persen naik dari tahun sebelumnya 2,01 persen. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,45 menjadi 0,64.
Menurut Rosjonsyah, salah satu dari 18 program prioritas yang dicanangkan kepemimpinan Rohidin-Rosjonsyah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yaitu memberikan kartu Bengkulu Sejahtera untuk masyarakat yang belum mendapatkan kartu Indonesia sehat maupun kartu Indonesia Pintar.
Selain itu, pihaknya juga akan memberikan listrik gratis bagi rumah tangga dengan daya 450 KWH dan memberikan bantuan gas elpiji ukuran tiga kilogram gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kalau memang itu perlukan cepat ya akan kita percepat karena memang pengentasan kemiskinan itu harus diutamakan," ucapnya.
Sementara itu, Anggota komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Gunadi Yunir menilai persoalan kemiskinan di daerah itu terus berlarut-larut sehingga pemerintah provinsi setempat diminta serius menanganinya.
"Kemiskinan di Provinsi Bengkulu jika tidak ditangani secara serius dengan pemerintah daerah maka akan semakin meningkat. Terlebih kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, " kata Gunadi, Selasa (16/2).
Gunadi menilai peningkatan jumlah warga miskin di Bengkulu erat kaitannya dengan pandemi COVID-19 dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena adanya kebijakan pembatasan sosial.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi masyakarat bukan sekedar memberikan bantuan saja.
Gunadi mengaku khawatir jika angka kemiskinan ini tidak bisa ditangani dan jumlahnya terus meningkat maka dapat menimbulkan gejolak sosial ditengah masyarakat.
"Kalau sekedar bantuan-bantuan tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Bengkulu harus lebih ditingkatkan seperti halnya kelompok-kelompok kecil di masyarakat harus diberdayakan menciptakan produk-produk sendiri," kata Gunadi.
Sebelumnya, BPS merilis data 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia yaitu Provinsi Papua 26,8 persen, Papua Barat 21,7 persen, NTT 21,2 persen, Maluku 17,99 persen dan Gorontalo 15,59 persen.
Kemudian Provinsi Aceh 15,43 persen, Bengkulu 15,30 persen, NTB 14,23 persen, Sulawesi Tengah 13,06 persen dan Sumatera Selatan 12,56 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Provinsi Bengkulu berada di peringkat tujuh provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
"Secara teknis tentu nanti akan saya bicarakan bersama dengan Pak Rohidin sebagai gubernur terlebih dahulu. Yang jelas penanganan kemiskinan itu sudah ada dalam visi misi kami," kata dia di Bengkulu, Kamis.
Data BPS menyebut tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 15,30 persen dengan total jumlah warga miskin sebanyak 305,997 orang. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 14,91 persen.
Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebanyak 2,51 persen naik dari tahun sebelumnya 2,01 persen. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,45 menjadi 0,64.
Menurut Rosjonsyah, salah satu dari 18 program prioritas yang dicanangkan kepemimpinan Rohidin-Rosjonsyah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yaitu memberikan kartu Bengkulu Sejahtera untuk masyarakat yang belum mendapatkan kartu Indonesia sehat maupun kartu Indonesia Pintar.
Selain itu, pihaknya juga akan memberikan listrik gratis bagi rumah tangga dengan daya 450 KWH dan memberikan bantuan gas elpiji ukuran tiga kilogram gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kalau memang itu perlukan cepat ya akan kita percepat karena memang pengentasan kemiskinan itu harus diutamakan," ucapnya.
Sementara itu, Anggota komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Gunadi Yunir menilai persoalan kemiskinan di daerah itu terus berlarut-larut sehingga pemerintah provinsi setempat diminta serius menanganinya.
"Kemiskinan di Provinsi Bengkulu jika tidak ditangani secara serius dengan pemerintah daerah maka akan semakin meningkat. Terlebih kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, " kata Gunadi, Selasa (16/2).
Gunadi menilai peningkatan jumlah warga miskin di Bengkulu erat kaitannya dengan pandemi COVID-19 dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena adanya kebijakan pembatasan sosial.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi masyakarat bukan sekedar memberikan bantuan saja.
Gunadi mengaku khawatir jika angka kemiskinan ini tidak bisa ditangani dan jumlahnya terus meningkat maka dapat menimbulkan gejolak sosial ditengah masyarakat.
"Kalau sekedar bantuan-bantuan tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Bengkulu harus lebih ditingkatkan seperti halnya kelompok-kelompok kecil di masyarakat harus diberdayakan menciptakan produk-produk sendiri," kata Gunadi.
Sebelumnya, BPS merilis data 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia yaitu Provinsi Papua 26,8 persen, Papua Barat 21,7 persen, NTT 21,2 persen, Maluku 17,99 persen dan Gorontalo 15,59 persen.
Kemudian Provinsi Aceh 15,43 persen, Bengkulu 15,30 persen, NTB 14,23 persen, Sulawesi Tengah 13,06 persen dan Sumatera Selatan 12,56 persen.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021