Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Disparitas kebutuhan pemakaian alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) tidak terpenuhi sebesar 9,1 persen sehingga BKKBN pada 2012 ini harus mampu menurunkannya menjadi lima persen.
"Untuk mengatasi kendala tersebut, BKKBN akan lebih fokus pada upaya strategis melalui peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata," kata Deputi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Program BKKBN Pusat Kasmiati di Bengkulu, Selasa.
Pada rapat kerja daerah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu ini, ia menjelaskan, selain peningkatan akses pelayan juga penguatan advokasi dan KIE, serta penguatan kelembagaan dan ketenagaan untuk meningkatkan jumlah akseptor KB serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga.
Namun, untuk mewujudkan hal tersebut masih terkendala berbagai hal seperti disparitas CPR antarprovinsi, dimana terdapat 19 provinsi yang CPR nya di bawah rata-rata nasional.
Disparitas CPR juga terjadi antara wilayah desa-kota yakni di perdesaan sebesar 60,6 persen, dan di perkotaan 62,5 persen, antara tingkat kesejahteraan yakni kaya sebesar 63,5 persen dan miskin 53 persen.
Ia mengatakan, program kependudukan dan KB merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga agar dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia.
"Melalui Program kependudukan dan KB maka setiap keluarga akan dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera dengan membentuk keluarga kecil yang berkualitas," katanya.
Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu Hilaluddin Nasir mengatakan, melalui Rakerda pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2012 diharapkan komitmen dan kinerja stakeholder, mitra kerja serta partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk mencapai sasaran pembangunan.
Rakerda BKKBN Provinsi Bengkulu diikuti 127 peserta dari 37 dinas/instansi pemerintah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Rakerda eksternal yang dilaksanakan pada 21-22 Februari 2012 dibuka PLT. Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. (mhe)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Untuk mengatasi kendala tersebut, BKKBN akan lebih fokus pada upaya strategis melalui peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata," kata Deputi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Program BKKBN Pusat Kasmiati di Bengkulu, Selasa.
Pada rapat kerja daerah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu ini, ia menjelaskan, selain peningkatan akses pelayan juga penguatan advokasi dan KIE, serta penguatan kelembagaan dan ketenagaan untuk meningkatkan jumlah akseptor KB serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga.
Namun, untuk mewujudkan hal tersebut masih terkendala berbagai hal seperti disparitas CPR antarprovinsi, dimana terdapat 19 provinsi yang CPR nya di bawah rata-rata nasional.
Disparitas CPR juga terjadi antara wilayah desa-kota yakni di perdesaan sebesar 60,6 persen, dan di perkotaan 62,5 persen, antara tingkat kesejahteraan yakni kaya sebesar 63,5 persen dan miskin 53 persen.
Ia mengatakan, program kependudukan dan KB merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga agar dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia.
"Melalui Program kependudukan dan KB maka setiap keluarga akan dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera dengan membentuk keluarga kecil yang berkualitas," katanya.
Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu Hilaluddin Nasir mengatakan, melalui Rakerda pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2012 diharapkan komitmen dan kinerja stakeholder, mitra kerja serta partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk mencapai sasaran pembangunan.
Rakerda BKKBN Provinsi Bengkulu diikuti 127 peserta dari 37 dinas/instansi pemerintah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Rakerda eksternal yang dilaksanakan pada 21-22 Februari 2012 dibuka PLT. Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. (mhe)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012