Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyiapkan regulasi atau peraturan penyaluran bantuan sebesar Rp100 juta per desa/kelurahan tersebar dalam 15 kecamatan di daerah itu.
Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Suradi Rifai saat dihubungi di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan bantuan Rp100 juta desa dan kelurahan tersebut merupakan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati setempat sesuai dengan janji politik pasangan dalam Pilkada Serentak 2020 lalu.
"Saat ini kita masih menyiapkan regulasi sebagai payung hukum dan Juklak, Juknisnya dahulu, sudah dalam bentuk draft. Karena jumlah yang akan kita anggarkan ini Rp100 juta per desa dan kelurahan dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp15,6 miliar," kata dia.
Dia mengatakan, bantuan untuk 156 desa dan kelurahan di Rejang Lebong terdiri dari 122 desa dan 34 kelurahan ini nantinya akan dimasukkan program anggaran dana desa (ADD) dengan peruntukan khusus dan tergambarkan dalam ABPDes setiap desa.
Sedangkan untuk kelurahan dananya juga akan diakumulasikan dalam program dana kelurahan. Bantuan untuk desa dan kelurahan ini nantinya sudah memiliki peruntukan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, namun untuk kegiatan pemberdayaan dan ekonomi.
Program bantuan untuk desa dan kelurahan itu sendiri, tambah dia, sudah mereka lakukan kanji banding ke Pemkab Musi Banyu Asin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2021 lalu. Bantuan untuk desa dan kelurahan ini sudah dilaksanakan Pemkab Muba sejak beberapa tahun lalu dan tidak memiliki permasalahan.
"Program bantuan Rp100 juta per desa dan kelurahan ini sudah dilakukan Pemkab Musi Banyu Asin (Muba) ini sejak beberapa tahun lalu. Saat kaji banding ini kita belajar banyak baik peruntukkannya maupun regulasi guna menerapkannya," tambah dia lagi.
Program bantuan desa dan kelurahan ini rencananya akan dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 ini, dan jika tidak memungkinkan akan dimasukkan dalam pembahasan APBD Rejang Lebong 2022 mendatang mengingat dananya cukup besar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Suradi Rifai saat dihubungi di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan bantuan Rp100 juta desa dan kelurahan tersebut merupakan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati setempat sesuai dengan janji politik pasangan dalam Pilkada Serentak 2020 lalu.
"Saat ini kita masih menyiapkan regulasi sebagai payung hukum dan Juklak, Juknisnya dahulu, sudah dalam bentuk draft. Karena jumlah yang akan kita anggarkan ini Rp100 juta per desa dan kelurahan dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp15,6 miliar," kata dia.
Dia mengatakan, bantuan untuk 156 desa dan kelurahan di Rejang Lebong terdiri dari 122 desa dan 34 kelurahan ini nantinya akan dimasukkan program anggaran dana desa (ADD) dengan peruntukan khusus dan tergambarkan dalam ABPDes setiap desa.
Sedangkan untuk kelurahan dananya juga akan diakumulasikan dalam program dana kelurahan. Bantuan untuk desa dan kelurahan ini nantinya sudah memiliki peruntukan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, namun untuk kegiatan pemberdayaan dan ekonomi.
Program bantuan untuk desa dan kelurahan itu sendiri, tambah dia, sudah mereka lakukan kanji banding ke Pemkab Musi Banyu Asin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2021 lalu. Bantuan untuk desa dan kelurahan ini sudah dilaksanakan Pemkab Muba sejak beberapa tahun lalu dan tidak memiliki permasalahan.
"Program bantuan Rp100 juta per desa dan kelurahan ini sudah dilakukan Pemkab Musi Banyu Asin (Muba) ini sejak beberapa tahun lalu. Saat kaji banding ini kita belajar banyak baik peruntukkannya maupun regulasi guna menerapkannya," tambah dia lagi.
Program bantuan desa dan kelurahan ini rencananya akan dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 ini, dan jika tidak memungkinkan akan dimasukkan dalam pembahasan APBD Rejang Lebong 2022 mendatang mengingat dananya cukup besar.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021