Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Bengkulu mendorong pihak perbankan memberikan akses permodalan bagi petani padi untuk meningkatkan produksi beras demi menjaga ketahanan pangan.
Ketua Dekopin Provinsi Bengkulu, Suimi Fales di Bengkulu, Minggu mengatakan ketahanan pangan saat ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama, sehingga keberadaan petani padi dinilai perlu diperkuat terutama dari sisi permodalan.
Apalagi, saat ini produksi gabah kering terus menurun seiring semakin banyaknya petani padi yang mengalihfungsikan sawah mereka menjadi kebun kelapa sawit karena tanaman tersebut dianggap lebih menjanjikan.
"Untuk itu kami akan jalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga koperasi dari kelompok tani karena tugas Dekopin itu adalah memberikan pembinaan kepada koperasi, termasuk memfasilitasi akses permodalan," jelas Suimi.
Menurut anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini, program Dekopin untuk memperkuat akses permodalan bagi petani padi ini selaras dengan program cetak sawah baru yang digagas pemerintah pusat.
Dekopin, kata Suimi, akan mendukung penuh program tersebut dan mengajak para petani padi yang menjadi anggota koperasi memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan produksi beras.
Data Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu tahun 2020 menunjukkan telah terjadi pengurangan lahan persawahan seluas 40 persen dari total luas lahan 90 ribu hektare.
Alih fungsi area persawahan itu untuk membangun kawasan pemukiman, perkebunan dan jalan, namun yang aling banyak ditemukan yakni untuk perumahan dan perkebunan.
Persentase penurunan lahan pertanian terjadi diseluruh kabupaten di Bengkulu, namun khusus di Kota Bengkulu alih fungsi lahan paling banyak adalah untuk kawasan pemukiman.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya menganggarkan dana untuk program cetak sawah baru seluas 400 hektare di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara pada APBD Provinsi Bengkulu tahun 2020.
Namun, program tersebut dibatalkan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Suimi menambahkan, selain petani padi beberapa sektor lainnya juga dinilai perlu untuk diperkuat dalam hal akses permodalan, seperti sektor perikanan dan hasil laut lainnya dari nelayan lokal.
"Namun tentunya pembinaan yang dilakukan Dekopin adalah terhadap koperasi-koperasi yang memiliki badan hukum yang jelas," demikian Suimi. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Ketua Dekopin Provinsi Bengkulu, Suimi Fales di Bengkulu, Minggu mengatakan ketahanan pangan saat ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama, sehingga keberadaan petani padi dinilai perlu diperkuat terutama dari sisi permodalan.
Apalagi, saat ini produksi gabah kering terus menurun seiring semakin banyaknya petani padi yang mengalihfungsikan sawah mereka menjadi kebun kelapa sawit karena tanaman tersebut dianggap lebih menjanjikan.
"Untuk itu kami akan jalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga koperasi dari kelompok tani karena tugas Dekopin itu adalah memberikan pembinaan kepada koperasi, termasuk memfasilitasi akses permodalan," jelas Suimi.
Menurut anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini, program Dekopin untuk memperkuat akses permodalan bagi petani padi ini selaras dengan program cetak sawah baru yang digagas pemerintah pusat.
Dekopin, kata Suimi, akan mendukung penuh program tersebut dan mengajak para petani padi yang menjadi anggota koperasi memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan produksi beras.
Data Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu tahun 2020 menunjukkan telah terjadi pengurangan lahan persawahan seluas 40 persen dari total luas lahan 90 ribu hektare.
Alih fungsi area persawahan itu untuk membangun kawasan pemukiman, perkebunan dan jalan, namun yang aling banyak ditemukan yakni untuk perumahan dan perkebunan.
Persentase penurunan lahan pertanian terjadi diseluruh kabupaten di Bengkulu, namun khusus di Kota Bengkulu alih fungsi lahan paling banyak adalah untuk kawasan pemukiman.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya menganggarkan dana untuk program cetak sawah baru seluas 400 hektare di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara pada APBD Provinsi Bengkulu tahun 2020.
Namun, program tersebut dibatalkan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Suimi menambahkan, selain petani padi beberapa sektor lainnya juga dinilai perlu untuk diperkuat dalam hal akses permodalan, seperti sektor perikanan dan hasil laut lainnya dari nelayan lokal.
"Namun tentunya pembinaan yang dilakukan Dekopin adalah terhadap koperasi-koperasi yang memiliki badan hukum yang jelas," demikian Suimi. ***1***
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021