Perusahaan listrik asal Jepang akan menggelontorkan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk membiayai pembangunan jaringan transmisi listrik dan gardu induk yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
Hal tersebut diketahui dari hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu ke kantor unit induk pembangkitan PLN Sumatera Bagian Selatan di Kota Palembang beberapa waktu lalu.
"Perusahaan asal Jepang itu nanti yang akan mengerjakan pembangunan gardu induk dan jaringan kelistrikannya dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp3,5 triliun," kata Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Mohd Gustiadi, Kamis.
Gustiadi menyebut rencananya pengerjaan pembangunan infratruktur untuk mendistribusikan listrik yang dihasilkan dari energi geothermal atau panas bumi itu mulai dilakukan tahun depan.
Pihak PLN, kata dia, menargetkan PLTP sektor Hulu Lais di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berkapasitas 1x55 megawatt itu mulai beroperasi sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang.
"Jadi 10 persen dari total pengerjaan proyek pembangunan PLTP yang dikerjakan PT. Pertamina Geothermal Energy itu menjadi tanggung jawab PLN, termasuklah didalammnya pembangunan jaringan transmisi dan garduk induk," jelas Gustiadi.
PLN menekankan beberapa poin dalam kerjasama pengerjaan jaringan transmisi dan gardu induk dengan perusahaan asal Jepang tersebut, diantaranya meminta pengadaan seluruh material untuk pengerjaan jaringan transmisi dan gardu induk seperti besi harus dibeli di dalam negeri, sehingga tidak perlu didatangkan dari Jepang.
Selain itu, pihak PLN juga diminta bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan diseluruh titk pengerjaan jaringan transmisi tersebut dan mereka meminta pemerintah daerah di Bengkulu membantu proses pembebasan tersebut.
"Kemarin itu disampaikan juga bahwa perusahaan Jepang ini mereka tidak mau masuk kalau proses pembebasan lahan itu belum selesai. Jadi mereka tidak mau tau lagi ada persoalan-persoalan ganti untung tanah itu," ucap Gustiadi pula.
Disisi lain, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong ini meminta pihak PLN memberikan ruang bagi warga lokal untuk menjadi tenaga kerja dalam proyek tersebut, mengingat investasi yang besar itu diperkirakan akan menyerap ribuan tenaga kerja.
Menurutnya, dengan beroperasinya PLTP ini Kabupaten Lebong akan menjadi lumbung energi listrik di wilayah Sumatera, karena selain PLTP daerah ini memiliki enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan empat diantaranya sudah menghasilkan listrik yakni PLTA Tes, PLTA Turan Lalang, PLTA Ladang Palembang dan PLTA Tunggang. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Hal tersebut diketahui dari hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu ke kantor unit induk pembangkitan PLN Sumatera Bagian Selatan di Kota Palembang beberapa waktu lalu.
"Perusahaan asal Jepang itu nanti yang akan mengerjakan pembangunan gardu induk dan jaringan kelistrikannya dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp3,5 triliun," kata Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Mohd Gustiadi, Kamis.
Gustiadi menyebut rencananya pengerjaan pembangunan infratruktur untuk mendistribusikan listrik yang dihasilkan dari energi geothermal atau panas bumi itu mulai dilakukan tahun depan.
Pihak PLN, kata dia, menargetkan PLTP sektor Hulu Lais di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berkapasitas 1x55 megawatt itu mulai beroperasi sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang.
"Jadi 10 persen dari total pengerjaan proyek pembangunan PLTP yang dikerjakan PT. Pertamina Geothermal Energy itu menjadi tanggung jawab PLN, termasuklah didalammnya pembangunan jaringan transmisi dan garduk induk," jelas Gustiadi.
PLN menekankan beberapa poin dalam kerjasama pengerjaan jaringan transmisi dan gardu induk dengan perusahaan asal Jepang tersebut, diantaranya meminta pengadaan seluruh material untuk pengerjaan jaringan transmisi dan gardu induk seperti besi harus dibeli di dalam negeri, sehingga tidak perlu didatangkan dari Jepang.
Selain itu, pihak PLN juga diminta bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan diseluruh titk pengerjaan jaringan transmisi tersebut dan mereka meminta pemerintah daerah di Bengkulu membantu proses pembebasan tersebut.
"Kemarin itu disampaikan juga bahwa perusahaan Jepang ini mereka tidak mau masuk kalau proses pembebasan lahan itu belum selesai. Jadi mereka tidak mau tau lagi ada persoalan-persoalan ganti untung tanah itu," ucap Gustiadi pula.
Disisi lain, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong ini meminta pihak PLN memberikan ruang bagi warga lokal untuk menjadi tenaga kerja dalam proyek tersebut, mengingat investasi yang besar itu diperkirakan akan menyerap ribuan tenaga kerja.
Menurutnya, dengan beroperasinya PLTP ini Kabupaten Lebong akan menjadi lumbung energi listrik di wilayah Sumatera, karena selain PLTP daerah ini memiliki enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan empat diantaranya sudah menghasilkan listrik yakni PLTA Tes, PLTA Turan Lalang, PLTA Ladang Palembang dan PLTA Tunggang. ***1***
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021