Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu dan enam perusahaan asing dan nasional menandatangani nota kesepahaman rencana pembangunan rel kereta api penghubung Bengkulu dan Sumatra Selatan sepanjang 230 kilometer, Rabu.
"Nota kesepahaman ini menindaklanjuti hasil pertemuan antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menko Ekuin Hatta Rajasa dengan pemerintah Korea Selatan setahun lalu," kata Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding" rencana pembangunan rel Kereta Api (KA) Bengkulu-Sumatra Selatan.
PT Mandela Resources menjadi pemrakarsa konsorsium perusahaan yang akan membangun rel KA umum dan pada tahap pertama akan difokuskan mengangkut hasil tambang batubara itu.
"Pembangunan rel KA ini sudah melalui studi kelayakan pada 2011 dan koordinasi terus kami laksanakan hingga penandatanganan nota kesepahaman ini," katanya.
Menurut Gubenur, investasi tersebut merupakan kerjasama antarnegara untuk percepatan pembangunan wilayah Sumatra Bagian Selatan.
Enam perusahaan yang terlibat dalam konsorsium tersebut yakni PT Hanwha S&C, PT Dohwa Engineering, PT Bara Alam Utama, PT True North Bridge dan PT Coalindo Adhi Nusantara.
Peran masing-masing perusahaan yakni PT Hanhwa sebagai kontraktor, PT Dohwa sebagai teknik pembangunan, PT Bara Alam Utama sebagai pengguna jalur untuk mengangkut batubara yang diproduksi, PT True North Bridge sebagai konsultan finansial dan PT Coalindo Adhi Nusanta sebagai pemasaran batubara.
Presiden Direktur PT Mandela Resources Joko Sudibyo mengatakan konsorsium tersebut siap melanjutkan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama setelah pemerintah Indonesia menetapkan status proyek itu menjadi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Dengan status KPS atau "Public Private Patnership" maka pemerintah bertanggungjawab menyediakan lahan.
"Semua perusahaan yang terlibat dalam konsorsium ini sudah punya pengalaman baik dalam proyek seperti ini," katanya.
Apalagi didukung hasil studi kelayakan di tujuh kabupaten dan kota yang dilintasi jalu rel KA itu, semuanya mempunyai harapan tinggi terhadap realisasi proyek itu.
Tujuh kabupaten dan kota yang dilintasi yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang dan Seluma di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan.
Direktur Operasional PT Bara Alam Utama Putu Sastrawan mengatakan perusahaannya siap menggunakan infrastruktur tersebut untuk mengangkut batubara dari Lahat, Sumatra Selatan.
Saat ini kami mengandalkan transportasi darat dengan biaya yang cukup tinggi, dengan rel kereta api yang langsung ke pelabuhan akan menghemat biaya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Nota kesepahaman ini menindaklanjuti hasil pertemuan antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menko Ekuin Hatta Rajasa dengan pemerintah Korea Selatan setahun lalu," kata Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding" rencana pembangunan rel Kereta Api (KA) Bengkulu-Sumatra Selatan.
PT Mandela Resources menjadi pemrakarsa konsorsium perusahaan yang akan membangun rel KA umum dan pada tahap pertama akan difokuskan mengangkut hasil tambang batubara itu.
"Pembangunan rel KA ini sudah melalui studi kelayakan pada 2011 dan koordinasi terus kami laksanakan hingga penandatanganan nota kesepahaman ini," katanya.
Menurut Gubenur, investasi tersebut merupakan kerjasama antarnegara untuk percepatan pembangunan wilayah Sumatra Bagian Selatan.
Enam perusahaan yang terlibat dalam konsorsium tersebut yakni PT Hanwha S&C, PT Dohwa Engineering, PT Bara Alam Utama, PT True North Bridge dan PT Coalindo Adhi Nusantara.
Peran masing-masing perusahaan yakni PT Hanhwa sebagai kontraktor, PT Dohwa sebagai teknik pembangunan, PT Bara Alam Utama sebagai pengguna jalur untuk mengangkut batubara yang diproduksi, PT True North Bridge sebagai konsultan finansial dan PT Coalindo Adhi Nusanta sebagai pemasaran batubara.
Presiden Direktur PT Mandela Resources Joko Sudibyo mengatakan konsorsium tersebut siap melanjutkan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama setelah pemerintah Indonesia menetapkan status proyek itu menjadi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Dengan status KPS atau "Public Private Patnership" maka pemerintah bertanggungjawab menyediakan lahan.
"Semua perusahaan yang terlibat dalam konsorsium ini sudah punya pengalaman baik dalam proyek seperti ini," katanya.
Apalagi didukung hasil studi kelayakan di tujuh kabupaten dan kota yang dilintasi jalu rel KA itu, semuanya mempunyai harapan tinggi terhadap realisasi proyek itu.
Tujuh kabupaten dan kota yang dilintasi yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang dan Seluma di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan.
Direktur Operasional PT Bara Alam Utama Putu Sastrawan mengatakan perusahaannya siap menggunakan infrastruktur tersebut untuk mengangkut batubara dari Lahat, Sumatra Selatan.
Saat ini kami mengandalkan transportasi darat dengan biaya yang cukup tinggi, dengan rel kereta api yang langsung ke pelabuhan akan menghemat biaya," katanya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013