Mukomuko (Antara) - Para petani di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, menuding oknum pemilik kios resmi yang menjual pupuk subsidi di daerah itu menyalahgunakan bahan penyubur untuk tanaman petani setempat bagi kentingan pengusaha sawit.
"Kalau masih lewat kios, maka hanya kalangan tertentu saja yang menikmatinya, sedangkan petani tidak pernah kebagian," kata petani dari Desa Lubuk Sanai II Edi, di Mukomuko, Senin.
Ia minta, selanjutnya pemerintah daerah yang mendistribusikan pupuk subsidi agar sampai kepada petani sesuai dengan rencana defenitif kegiatan kelompok (RDKK) di daerah itu.
"Pemerintah bisa saja menyediakan gudang setiap kecamatan dan menugaskan pegawai negeri sipil untuk menyalurkan pupuk subsidi," katanya.
Ia pesimistis, jika masih menggunakan jasa kios, maka tidak hanya penyaluran yang tidak tepat sasaran tetapi harga juga dimainkan sehingga membuat petani berat untuk membelinya.
"Harga eceran tertinggi pupuk subsidi jenis Urea biasanya hanya Rp85.000 per karung isi 50 Kg, tetapi fakta di lapangan justru dijual oleh kios mencapai Rp 140.000 /karung.
Begitu juga, lanjutnya, harga pupuk subsidi jenis Poska yang seharusnya HET Rp95.000/karung tetapi dijual oleh kios seharga Rp140.000 per karung.
Selain tingginya harga pupuk subsidi di kios, ia menduga, jika nama nama kelompok tani dalam RDKK yang diajukan oleh kios itu fiktif karena beberapa nama warga yang tidak butuh tetapi tetap dimasukkan karena memang tidak ada kebun.
"Kami sebut nama itu fiktif karena yang tidak punya kebun dan sawah justru dimasukkan, sedangkan petani yang benar-benar butuh pupuk banyak yang tidak dimasukkan namanya," ujarnya lagi.
Untuk itu, ia berharap, pemerintah menerima solusi dari mereka agar mengambil alih pengelolaan pupuk subsidi sekaligus penyaluran tidak perlu lagi melalui kios resmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Kalau masih lewat kios, maka hanya kalangan tertentu saja yang menikmatinya, sedangkan petani tidak pernah kebagian," kata petani dari Desa Lubuk Sanai II Edi, di Mukomuko, Senin.
Ia minta, selanjutnya pemerintah daerah yang mendistribusikan pupuk subsidi agar sampai kepada petani sesuai dengan rencana defenitif kegiatan kelompok (RDKK) di daerah itu.
"Pemerintah bisa saja menyediakan gudang setiap kecamatan dan menugaskan pegawai negeri sipil untuk menyalurkan pupuk subsidi," katanya.
Ia pesimistis, jika masih menggunakan jasa kios, maka tidak hanya penyaluran yang tidak tepat sasaran tetapi harga juga dimainkan sehingga membuat petani berat untuk membelinya.
"Harga eceran tertinggi pupuk subsidi jenis Urea biasanya hanya Rp85.000 per karung isi 50 Kg, tetapi fakta di lapangan justru dijual oleh kios mencapai Rp 140.000 /karung.
Begitu juga, lanjutnya, harga pupuk subsidi jenis Poska yang seharusnya HET Rp95.000/karung tetapi dijual oleh kios seharga Rp140.000 per karung.
Selain tingginya harga pupuk subsidi di kios, ia menduga, jika nama nama kelompok tani dalam RDKK yang diajukan oleh kios itu fiktif karena beberapa nama warga yang tidak butuh tetapi tetap dimasukkan karena memang tidak ada kebun.
"Kami sebut nama itu fiktif karena yang tidak punya kebun dan sawah justru dimasukkan, sedangkan petani yang benar-benar butuh pupuk banyak yang tidak dimasukkan namanya," ujarnya lagi.
Untuk itu, ia berharap, pemerintah menerima solusi dari mereka agar mengambil alih pengelolaan pupuk subsidi sekaligus penyaluran tidak perlu lagi melalui kios resmi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013