Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu Erwin mengatakan pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan program kerja sehingga hasil yang diperoleh sesuai harapan.
"Kami melihat dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Bengkulu ini, perencanaannya sangat lemah sehingga beberapa program bermasalah, dan akhirnya membuat laporan keuangan wajar dengan pengecualian," katanya di Bengkulu, Selasa.
Ia mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi dengan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat dan sejumlah kepala dinas di Kantor Gubernur.
Kehadiran Kepala BPK beserta sejumlah stafnya terkait perbaikan laporan hasil pemeriksaan belanja modal daerah yang sudah diserahkan kepada eksekutif beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sejumlah temuan yang direkomendasikan untuk diperbaiki sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai penanggungjawab.
"Seperti Dinas Pekerjaan Umum, ada temuan Rp4,2 miliar, hingga saat ini sudah dikembalikan sebesar Rp1,8 miliar," katanya.
Demikian juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang bermasalah dalam hal pengadaan kapal tangkap ikan, sudah dalam proses tindak lanjut.
Temuan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menurutnya juga sudah dalam proses tindak lanjut.
BPK menyebutkan ada 12 temuan dalam laporan hasil pemeriksaan belanja modal tahun anggaran 2011.
"Kami akan mengawasi tindak lanjut dari rekomendasi yang kami sampaikan atas hasil pemeriksaan tersebut," katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan seluruh dinas terkait yang bermasalah dengan pemeriksaan BPK sudah diminta untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
"Hasil pertemuan hari ini sudah ada kemajuan soal tindak lanjut temuan BPK dan kita menargetkan pengelolaan keuangan tahun ini wajar tanpa pengecualian," katanya. (KR-RNI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Kami melihat dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Bengkulu ini, perencanaannya sangat lemah sehingga beberapa program bermasalah, dan akhirnya membuat laporan keuangan wajar dengan pengecualian," katanya di Bengkulu, Selasa.
Ia mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi dengan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat dan sejumlah kepala dinas di Kantor Gubernur.
Kehadiran Kepala BPK beserta sejumlah stafnya terkait perbaikan laporan hasil pemeriksaan belanja modal daerah yang sudah diserahkan kepada eksekutif beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sejumlah temuan yang direkomendasikan untuk diperbaiki sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai penanggungjawab.
"Seperti Dinas Pekerjaan Umum, ada temuan Rp4,2 miliar, hingga saat ini sudah dikembalikan sebesar Rp1,8 miliar," katanya.
Demikian juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang bermasalah dalam hal pengadaan kapal tangkap ikan, sudah dalam proses tindak lanjut.
Temuan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menurutnya juga sudah dalam proses tindak lanjut.
BPK menyebutkan ada 12 temuan dalam laporan hasil pemeriksaan belanja modal tahun anggaran 2011.
"Kami akan mengawasi tindak lanjut dari rekomendasi yang kami sampaikan atas hasil pemeriksaan tersebut," katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan seluruh dinas terkait yang bermasalah dengan pemeriksaan BPK sudah diminta untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
"Hasil pertemuan hari ini sudah ada kemajuan soal tindak lanjut temuan BPK dan kita menargetkan pengelolaan keuangan tahun ini wajar tanpa pengecualian," katanya. (KR-RNI)
Editor : Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012