Laporan Keuangan Bengkulu Dapat Opini WDP

Bengkulu (Antara) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016.

"Ada sejumlah persoalan yang ditemukan sehingga opini WDP diberikan atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Bengkulu," kata Auditor I BPK RI, Bambang Pamungkas dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa.

Ia mengatakan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pemda yakni kekurangan volume 24 paket pekerjaan jalan dan irigasi sebesar Rp4,42 miliar.

Permasalahan lain adalah indikasi lebih bayar pekerjaan jalan di Pulau Enggano sebesar Rp7,1 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari piutang sebesar itu, baru tertagih sebesar Rp1,13 miliar.

Selanjutnya pemeriksaan belanja modal jalan dan jaringan irigasi tahun 2016 yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp2,7 miliar.

Permasalahan lain adalah piutang pemprov Bengkulu tahun anggaran 2016 yang belum tertagih optimal sebesar Rp5,94 miliar, lalu pengelolaan mess pemda, "view tower", wisma Persada Bung Karno, jembatan muara II dan stasiun kereta api yang belum sesuai ketentuan.

Terdapat pula pengelolaan aset tahan yang belum optimal dan terdapat selisih atau tidak dapat ditelusuri aset tahan pemda.

Selain itu, terdapat perusahaan pertambangan yang kurang menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pasca-tambang minimal sebesar Rp38,8 miliar, jaminan kesungguhan sebesar Rp1,6 miliar.

"Permasalahan ini wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan," ucapnya, menegaskan.

Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti mengatakan permasalahan utama yang mempengaruhi opini BPK adalah kontraktor yang nakal dan tidak mau mengembalikan sisa kelebihan pembayaran.

"Upaya pertama adalah meminta pertanggungjawaban pejabat yang bersangkutan dan ke depan harus lebih teliti," ujarnya.

Ridwan mengatakan segera menindaklanjuti temuan itu dan mengevaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan.***2***