Bengkulu (Antara) - Sebanyak 120 orang dari kalangan akademisi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kepemudaan akan mengikuti sekolah hukum rakyat di Universitas Bengkulu.
"Sekolah hukum rakyat ini digelar besok (28/10) di Rektorat Universitas Bengkulu, sebanyak 120 peserta telah mendaftar," kata Direktur Akar Foundation Bengkulu Erwin Basrin di Bengkulu, Minggu.
Ia mengatakan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu itu digelar Akar Foundation bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma).
Sekolah tersebut kata dia dibentuk agar menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik pengelolaan kekayaan alam di Provinsi Bengkulu.
"Sekolah ini diharapkan melahirkan individu-individu yang mampu mengadvokasi masyarakat yang mengarah pada kedaulatan dalam pengelolaan kekayaan alam secara berkeadilan secara hukum," katanya.
Basrin mengatakan meningkatnya konflik pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Bengkulu, menuntut sekolah tersebut dibentuk.
Apalagi, dalam beberapa kasus konflik atau sengketa pengelolaan sumber daya alam, masyarakat cenderung dikalahkan, bahkan dikriminalisasi.
Kepala Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu M. A. Prihatno menilai sistem hukum dan politik pengelolaan kekayaan alam yang terjadi saat ini belum memihak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
"Hak masyarakat untuk mengelola kekayaan alam dipinggirkan dan tidak diakui," katanya.
Salah satu contoh kata dia masyarakat di Desa Tebat Pulau, Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejanglebong dimana penetapan kawasan hutan lindung terhadap sebagian kawasan hutan desa mengakibatkan hak masyarakat untuk mengelola kawasan hutan tersebut terhambat.
Masyarakat kata dia terpaksa bertindak seperti "pencuri" untuk menikmati hasil jerih payah mengelola kebun kopi di kawasan hutan tersebut. Setelah berjuang menggunakan skema Hutan Kemasyarakatan atau Hkm, akhirnya hak masyarakat untuk mengelola kebun kopi diakui pemerintah.
Menurut dia, pengelolaan kekayaan alam melalui skema Hkm atau model lainnya itu harus diperbanyak.
"Itu juga yang menjadi motivasi kami membentuk sekolah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Sekolah hukum rakyat ini digelar besok (28/10) di Rektorat Universitas Bengkulu, sebanyak 120 peserta telah mendaftar," kata Direktur Akar Foundation Bengkulu Erwin Basrin di Bengkulu, Minggu.
Ia mengatakan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu itu digelar Akar Foundation bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma).
Sekolah tersebut kata dia dibentuk agar menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik pengelolaan kekayaan alam di Provinsi Bengkulu.
"Sekolah ini diharapkan melahirkan individu-individu yang mampu mengadvokasi masyarakat yang mengarah pada kedaulatan dalam pengelolaan kekayaan alam secara berkeadilan secara hukum," katanya.
Basrin mengatakan meningkatnya konflik pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Bengkulu, menuntut sekolah tersebut dibentuk.
Apalagi, dalam beberapa kasus konflik atau sengketa pengelolaan sumber daya alam, masyarakat cenderung dikalahkan, bahkan dikriminalisasi.
Kepala Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu M. A. Prihatno menilai sistem hukum dan politik pengelolaan kekayaan alam yang terjadi saat ini belum memihak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
"Hak masyarakat untuk mengelola kekayaan alam dipinggirkan dan tidak diakui," katanya.
Salah satu contoh kata dia masyarakat di Desa Tebat Pulau, Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejanglebong dimana penetapan kawasan hutan lindung terhadap sebagian kawasan hutan desa mengakibatkan hak masyarakat untuk mengelola kawasan hutan tersebut terhambat.
Masyarakat kata dia terpaksa bertindak seperti "pencuri" untuk menikmati hasil jerih payah mengelola kebun kopi di kawasan hutan tersebut. Setelah berjuang menggunakan skema Hutan Kemasyarakatan atau Hkm, akhirnya hak masyarakat untuk mengelola kebun kopi diakui pemerintah.
Menurut dia, pengelolaan kekayaan alam melalui skema Hkm atau model lainnya itu harus diperbanyak.
"Itu juga yang menjadi motivasi kami membentuk sekolah ini," katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013