Pemkab Mukomuko dapat tambahan psikolog tangani masalah KDRT

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendapat tambahan tenaga psikolog untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan terhadap anak.

"Kita sudah mendapat tambahan tenaga psikolog , sebelumnya yang bersangkutan bekerja di puskesmas," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko, Junharto di Mukomuko, Minggu.

Kabupaten Mukomuko sebelumnya mengusulkan tenaga psikolog untuk penanganan KDRT terutama kasus anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang berpotensi mengalami gangguan psikologis.

Ia mengatakan, instansinya mengusulkan tenaga psikolog seiring meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mukomuko hingga bulan Agustus 2021 sebanyak 25 kasus, meningkat dibandingkan 2020 sebanyak 21 kasus.

Penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini meningkat pada tahun ini kemungkinan karena anak belajar daring dari rumah selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan ponsel.

Ia mengatakan, selanjutnya tenaga psikolog ini akan membantu pemerintah setempat dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya memberdayakan tenaga psikolog untuk menyampaikan materi dalam sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak dan cara penanganannya.

Sementara itu, sebanyak 25 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, sekitar 80 persen naik ke jalur hukum sesuai dengan berkas acara pemeriksaan, selebihnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia mengatakan, instansinya melakukan langkah penjangkauan dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Penjangkauan yakni memberikan layanan antaran dari tempat tinggal korban sampai ke Pengadilan Negeri.

 

Selain itu, instansinya selama beberapa tahun terakhir terus melakukan sosialisasi tentang aturan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat.