Bengkulu (Antara) - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suharto minta pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2014 yang digelar di ibu kota provinsi itu selama akhir-awal pekan lalu.
"Perlu evaluasi apa yang menjadi keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan HPN yang jatuh tanggal 9 Februari itu," kata anggota DPRD yang mengaku tidak diundang dalam acara tersebut di Bengkulu, Selasa.
Ia mengatakan, meski tidak diundang menghadiri acara puncak peringatan HPN 2014, anggota legislatif setempat, kata dia, tetap mendukung pelaksaan acara tersebut.
Sebab, perhelatan nasional yang dihadiri para insan pers itu juga menaruh harapan demi kepentingan Bengkulu di masa depan.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan itu pemerintah pusat lebih memerhatikan Bengkulu yang mendapat julukan 'provinsi wilayah Timur yang ada di Barat' (tertinggal dari wilayah barat lainnya, red)," katanya.
Secara khusus Suharto juga menyoroti kondisi kepanitiaan yang kurang kompak, terutama terkait hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Bungkulu.
Jika pembangunan dilakukan dengan kepentingan masing-masing menurutnya tujuan bersama akan sulit dicapai.
"Harus tunjukkan kekompakan dalam membangun daerah ini sehingga pemerintah pusat menyetujui sejumlah permohonan dana pembangunan untuk daerah ini," ucapnya.
Anggota DPRD lainnya, Sis Rahman, mengatakan dalam pidato Presiden SBY saat puncak peringatan HPN di Benteng Marlborough Kota Bengkulu, sama sekali tidak menyinggung pemintaan dukungan pembangunan di Bengkulu.
"Tidak jelas apakah disetujui atau tidak, sebab dalam pidatonya kemarin, tidak jelas, padahal Gubernur Bengkulu sudah memaparkan begitu banyak kebutuhan dana pembangunan," katanya.
Semuanya, kata politisi Gerindra ini, masih tanda tanya sebab Presiden menyampaikan pidato sangat normatif, terutama berkaitan dengan pembangunan Bengkulu.
Presiden SBY, kata dia, justru menjelaskan tentang masa depan perekonomian wilayah barat Sumatera.
"Tapi kita harus tetap optimistis dan berbaik sangka mudah-mudahan sesuai permintaan, sebab apa yang disampaikan pemerintah daerah itu betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya mengusulkan dana percepatan pembangunan lebih Rp7 triliun kepada pemerintah pusat.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah saat menyampaikan sambutan dalam puncak HPN 2014 juga memaparkan kebutuhan dana pembangunan yang mendesak, terutama perbaikan jalan lintas barat, peningkatan infrastruktur pelabuhan, pembangunan Pulau Enggano dan pembangunan bandara baru.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Perlu evaluasi apa yang menjadi keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan HPN yang jatuh tanggal 9 Februari itu," kata anggota DPRD yang mengaku tidak diundang dalam acara tersebut di Bengkulu, Selasa.
Ia mengatakan, meski tidak diundang menghadiri acara puncak peringatan HPN 2014, anggota legislatif setempat, kata dia, tetap mendukung pelaksaan acara tersebut.
Sebab, perhelatan nasional yang dihadiri para insan pers itu juga menaruh harapan demi kepentingan Bengkulu di masa depan.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan itu pemerintah pusat lebih memerhatikan Bengkulu yang mendapat julukan 'provinsi wilayah Timur yang ada di Barat' (tertinggal dari wilayah barat lainnya, red)," katanya.
Secara khusus Suharto juga menyoroti kondisi kepanitiaan yang kurang kompak, terutama terkait hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Bungkulu.
Jika pembangunan dilakukan dengan kepentingan masing-masing menurutnya tujuan bersama akan sulit dicapai.
"Harus tunjukkan kekompakan dalam membangun daerah ini sehingga pemerintah pusat menyetujui sejumlah permohonan dana pembangunan untuk daerah ini," ucapnya.
Anggota DPRD lainnya, Sis Rahman, mengatakan dalam pidato Presiden SBY saat puncak peringatan HPN di Benteng Marlborough Kota Bengkulu, sama sekali tidak menyinggung pemintaan dukungan pembangunan di Bengkulu.
"Tidak jelas apakah disetujui atau tidak, sebab dalam pidatonya kemarin, tidak jelas, padahal Gubernur Bengkulu sudah memaparkan begitu banyak kebutuhan dana pembangunan," katanya.
Semuanya, kata politisi Gerindra ini, masih tanda tanya sebab Presiden menyampaikan pidato sangat normatif, terutama berkaitan dengan pembangunan Bengkulu.
Presiden SBY, kata dia, justru menjelaskan tentang masa depan perekonomian wilayah barat Sumatera.
"Tapi kita harus tetap optimistis dan berbaik sangka mudah-mudahan sesuai permintaan, sebab apa yang disampaikan pemerintah daerah itu betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya mengusulkan dana percepatan pembangunan lebih Rp7 triliun kepada pemerintah pusat.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah saat menyampaikan sambutan dalam puncak HPN 2014 juga memaparkan kebutuhan dana pembangunan yang mendesak, terutama perbaikan jalan lintas barat, peningkatan infrastruktur pelabuhan, pembangunan Pulau Enggano dan pembangunan bandara baru.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014