Palangka Raya (Antara) - Aktivis dan komunitas masyarakat adat dari Sembilan Negara berkumpul di Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi laju deforestasi dunia yang mulai mengkhawatirkan.
Sembilan Negara itu terdiri dari kongo, kolombia, paraguai Guyana, Malaysia, Indonesia dan tiga dari amerika selatan, kata Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Franky Samperante, selaku pelaksana pertemuan di Palangka Raya, Selasa.
"Dari pertemuan Aktivis 9 negara itu nantinya akan mengeluarkan deklarasi bersama, Jumat (14/3). Kunci dari deklarasinya adalah temuan empiris yang diungkapkan berkali-kali saat pertemuan," tambah Franky.
Kalteng dipilih sebagai lokasi pertemuan para aktivis masyarakat adat di Sembilan Negara itu karena provinsi tersebut menjadi daerah percontohan satgas REDD Plus dan deforestasi.
Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka mengatakan, aktivis masyarakat adat nantinya akan di bawa ke wilayah Kalteng yang pengembangan deforestasinya komplek. Di mana ada hutan desa, kondisi proyek sejuta hektar, aktivitas perusahaan sawit dan lainnya.
"Selain Kalteng sebenarnya Papua juga menjadi alternative lokasi pertemuan, tapi karena sulit mendapatkan izin makanya tidak jadi," kata Franky.
Para aktivis itu bertemu untuk membahas penyebab langsung ataupun tidak langsung dari hilangnya hutan, serta menilai dampak deforestasi pada masyarakat adat sekaligus kemampuan mengelola hutan secara berkelanjutan.
Dia mengatakan, pertemuan itu juga ditekankan penebangan hutan lebih banyak di picu bisnis skala besar, mulai dari pengeboran minyak, pertambangan, pengembangan infrastruktur jalan dan bendungan, pertanian serta perkebunan termasuk budidaya kelapa sawit yang menyebar secara cepat sehingga merusak hutan.
"Para Aktivis juga menyebutkan bahwa masyarakat adat maupun yang tinggal di dalam atau sekitar hutan telah berhasil memelihara kelestarian sebagian hutan hujan di Indonesia," kata Franky. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
Sembilan Negara itu terdiri dari kongo, kolombia, paraguai Guyana, Malaysia, Indonesia dan tiga dari amerika selatan, kata Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Franky Samperante, selaku pelaksana pertemuan di Palangka Raya, Selasa.
"Dari pertemuan Aktivis 9 negara itu nantinya akan mengeluarkan deklarasi bersama, Jumat (14/3). Kunci dari deklarasinya adalah temuan empiris yang diungkapkan berkali-kali saat pertemuan," tambah Franky.
Kalteng dipilih sebagai lokasi pertemuan para aktivis masyarakat adat di Sembilan Negara itu karena provinsi tersebut menjadi daerah percontohan satgas REDD Plus dan deforestasi.
Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka mengatakan, aktivis masyarakat adat nantinya akan di bawa ke wilayah Kalteng yang pengembangan deforestasinya komplek. Di mana ada hutan desa, kondisi proyek sejuta hektar, aktivitas perusahaan sawit dan lainnya.
"Selain Kalteng sebenarnya Papua juga menjadi alternative lokasi pertemuan, tapi karena sulit mendapatkan izin makanya tidak jadi," kata Franky.
Para aktivis itu bertemu untuk membahas penyebab langsung ataupun tidak langsung dari hilangnya hutan, serta menilai dampak deforestasi pada masyarakat adat sekaligus kemampuan mengelola hutan secara berkelanjutan.
Dia mengatakan, pertemuan itu juga ditekankan penebangan hutan lebih banyak di picu bisnis skala besar, mulai dari pengeboran minyak, pertambangan, pengembangan infrastruktur jalan dan bendungan, pertanian serta perkebunan termasuk budidaya kelapa sawit yang menyebar secara cepat sehingga merusak hutan.
"Para Aktivis juga menyebutkan bahwa masyarakat adat maupun yang tinggal di dalam atau sekitar hutan telah berhasil memelihara kelestarian sebagian hutan hujan di Indonesia," kata Franky. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014