Bengkulu yakini badan usaha pelabuhan tingkatkan PAD

Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu meyakini pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pelabuhan.

"Hasil bumi dari Bengkulu banyak didistribusikan lewat pelabuhan, namun kita tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas Pelabuhan Pulau Baai," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Provinsi Bengkulu, Budi Djatmiko di Bengkulu, Selasa.

Pemerintah Provinsi Bengkulu, menurut dia diizinkan untuk membentuk BUP guna meningkatkan pemasukan bagi daerah tersebut,

"Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah menyetujui pembentukan itu," ucapnya.

Untuk itu, Pemprov Bengkulu bersama pihak terkait lainnya akan merumuskan pembentukan badan usaha pelabuhan itu.

"Tetapi sesuai aturan, Pelabuhan Pulau Baai dikelola dan otoritas dari PT Pelindo, oleh sebab itu kita akan rumuskan bentuk dari BUP ini dengan ahli dan pihak terkait lainnya dalam sebuah tim khusus," kata Budi.

Dia berharap, tim khusus yang akan dibentuk dapat merumuskan badan usaha pelabuhan yang dapat memberikan manfaat terhadap provinsi tersebut.

"Aktivitas dari Pelabuhan Pulau Baai seharusnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga Bengkulu tidak hanya dimanfaatkan untuk dikeruk hasil buminya," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu mengungkapkan, salah satu faktor yang bisa memberikan dampak percepatan ekonomi di daerah itu adalah dengan memaksimalkan pelabuhan.

"Sektor pendapatan utama dari Bengkulu adalah tambang batubara dan tanaman hasil bumi, untuk batubara didistribusikan lewat Pulau Baai, sedangkan hasil bumi seperti kopi dan rempah lainnya masih didisitribusikan melalui provinsi lain, terutama Lampung, jika Pemprov bisa memaksimalkan pelabuhan, hal itu dapat memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi Bengkulu," katanya.

Menurut dia, juga perlu perbaikan pelabuhan agar memadai untuk lalulintas ekspor impor sehingga seluruh distribusi hasil bumi daerah tersebut bisa didistribusikan melalui Pelabuhan Pulau Baai, tidak harus lewat provinsi lain.

"Kalau lewat provinsi lain, ongkos distribusi akan lebih mahal, sehingga harga hasil bumi kita juga lebih mahal dari daerah lain," ujarnya. ***2***