Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Eddyson menyebutkan saat ini pihaknya tengah berupaya untuk memaksimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah ini.
"Kita gandeng Kejaksaan Negeri, pihak berwajib, agar target tahun ini yang mencapai Rp201 miliar bisa tercapai hingga akhir tahun 2024 dan kami optimis karena ada juga pembaruan perda pajak dan retribusi," ujar dia di Kota Bengkulu, Senin.
Terang dia, untuk sektor yang menjadi fokus Pemkot Bengkulu yaitu dari pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sebab realisasi pada tahun sebelumnya mencapai 80 persen.
"Semua menjadi primadona, tetapi memang pajak BPHTB dan juga PBB-P2 saat ini paling bagus karena potensi yang baik," ujarnya.
Kemudian, untuk sektor pajak penerangan jalan juga memiliki porsi yang besar, sebab menjadi salah satu penyumbang PAD Kota Bengkulu.
Oleh karena itu, Eddyson berharap bagi wajib pajak tidak terlambat melakukan pembayaran kewajiban pajak guna membangun infrastruktur Kota Bengkulu menjadi lebih baik.
Sebelumnya, untuk PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditargetkan mencapai 46 miliar yang pada 2023 yaitu Rp23,1 miliar.
Kenaikan target PAD pada sektor PBB di Kota Bengkulu disebabkan karena banyaknya perumahan baru dan banyaknya piutang dan hingga saat ini total piutang di Kota Bengkulu terkait PBB sebesar Rp80 miliar.
Untuk meningkatkan realisasi PAD di Kota Bengkulu, pihaknya menyiagakan sejumlah pegawai tidak tetap (PTT) agar masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak di Kantor Camat terdekat.
Kemudian, Bapenda Kota Bengkulu juga akan menghilangkan denda 2 persen bagi masyarakat atau wajib pajak saat melakukan pembayaran PBB.
"Kita juga berencana akan menghilangkan denda 2 persen untuk masyarakat yang ingin membayar pajak dan cukup membayar pokoknya saja," terang dia.
