Bengkulu (Antara-IPKB) - Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk" sebagai tahapan pembangunan bidang kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke dua tahun 2010-2014 dirasa sulit tercapai. 

Alasannya, tahun ini telah penghujung pelaksanaan RPJM ke dua 2010-2014. Selain itu, masih tingginya angka kelahiran total sebesar 2,6 yang jauh dari target sebesar 2,1 kelahiran tiap wanita selama masa produksi. 

Kendati demikian Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu terus sasar tahapan pembangunan kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Guna mencapai sasaran RPJM ke tiga "Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang" tahun ini pelaksanaan Program Kependudukan dan KB mentargetkan akan bina dan melayani sebanyak 345.631 peserta.

Terdapat peserta KB aktif 242.891, peserta KB baru 97.792, sebagian itu disampaikan Kepala Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN) BKKBN Maryana dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Program KB di Kabupaten Seluma pada pertengahan April lalu.

Ia menyampaikan, upaya lain dalam mencapai sasaran pembangunan kependudukan terdapat kontrak kinerja menekan disparitas hingga sebesar 5,7 persen. Sedangkan berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 idsparitas ber-KB di daerah ini masih mencapai 5,9.

Menurut dia, perlunya penguatan kebijakan program KKB dengan penguatan demand side dan supply side secara seimbang, mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB. Menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan serta harmonisasi program serta anggaran dalam bidang KB dan Kesehatan.

Pelayanan KB yang berkualitas dan merata, melalui peningkatan Advokasi dan KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus pasangan usia muda, PUS dari keluarga miskin serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh.
Yang menjadi prioritas lainnya dalam pembangunan kependudukan dan keluarga yakni pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre). 

Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB, dengan menekankan pada inventarisasi, identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB, pungkasnya. (pen)

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014