Mukomuko utamakan musyawarah dalam penyelesaian sengekta lahan

Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa lahan di perbatasan daerah itu dengan Provinsi Sumatera Barat.

"Kita utamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah itu karena melibatkan warga yang berbeda provinsi," kata Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Syafriadi, di Mukomuko, Selasa.     

Syafriadi mengatakan hal itu menanggapi keluhan petani Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, yang berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah batas wilayah dua provinsi itu saja tetapi juga status kepemilikan lahan petani di wilayah perbatasan tersebut.

yang mengklaim pemilik lahan di perbatasan secara hukum akan membuktikan pemilik lahan di wilayah perbatasan antara provinsi setempat dengan Sumatera Barat.

"Kita buktikan dengan alas hak masing-masing. Lahan itu milik petani daerah ini atau warga Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat," kata Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Syafriadi, di Mukomuko, Senin.

Syafriadi mengatakan hal itu menanggapi keluhan petani Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, yang berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah batas wilayah dua provinsi itu saja tetapi juga status kepemilikan lahan petani di wilayah perbatasan tersebut.

Ia mengatakan, petani setempat harus bisa membuktikan lahan itu miliknya dengan alas hak yang dimilikinya. Begitu juga dengan petani di Sumatera Barat.

Menurutnya, siapa pun yang punya bukti alas hak di atas lahan tersebut, maka dia yang berhak memilikinya. Tidak terkecuali warga dari Provinsi Sumatera Barat.

Karena, lanjutnya, meskipun lahan di perbatasan itu masuk kabupaten itu, tetapi warga dari luar daerah itu boleh memilikinya.

Terkait tanaman kelapa sawit petani setempat yang dirusak di lahan perbatasan, menurutnya, tugas polisi untuk mengusutnya, apalagi diduga tanaman kelapa sawit itu dirusak di lahan yang diklaim oleh petani setempat dan petani di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurutnya, dalam menyelesaikan masalah ini, asalkan masing-masing warga menerima. Dan biasa ada yang diutungkan dan dirugikan.

"Masing-masing harus mau berbesar hati," ujarnya lagi.***1***