Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun ini fokus untuk menangani dan menekan angka kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan di daerah.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza Razie menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan fokus pada ketahanan pangan dalam menghadapi krisis di tengah ancaman resesi global.
"Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, isu penekanan kemiskinan ekstrem, pengendalian ketahanan pangan termasuk stunting masih menjadi fokus kerja kita bersama," kata Fachriza di Kota Bengkulu, Rabu.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Kemudian pemanfaatan dana desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya agar tepat sasaran sehingga angka kemiskinan di Bengkulu menurun.
Lanjut Fachriza, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan gencar menyalurkan bantuan kepada masyarakat guna mengatasi angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BJPb) Bengkulu meminta agar pemda di seluruh wilayah Bengkulu dapat mengantisipasi SILPA APBD dengan menggunakan strategi untuk meningkatkan perekonomian.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Syarwan menjelaskan bahwa realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu pada 2022 terbilang baik, namun realisasi anggaran untuk peningkatan perekonomian di tingkat desa masih ada yang bermasalah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
"Sehingga walaupun tetap ada SILPA namun tidak melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Syarwan menjelaskan bahwa realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu pada 2022 terbilang baik, namun realisasi anggaran untuk peningkatan perekonomian di tingkat desa masih ada yang bermasalah.
Hal tersebut menyebabkan transfer anggaran dari pusat untuk beberapa desa di Provinsi Bengkulu terancam dikurangi bahkan terhenti pada 2023.
Khususnya di tiga desa yaitu Desa Kertapati di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa Kasie Kasubun di Kabupaten Rejang Lebong yang penyaluran dana desa tahap III 2022 tidak bisa dilakukan karena masalah hukum.
Serta Desa Sumber Makmur di Kabupaten Mukomuko tidak tersalurkan akibat tidak tercapai realisasi anggaran dan output.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023