Rejanglebong, (Antara) - Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu, Jumat (21/11) menggelar aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Aksi penolakan kenaikan BBM yang digelar mahasiswa STAIN Curup yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) setempat, selain melakukan longmarch sejauh 1,5 KM juga melakukan aksi dorong kendaraan bermotor dari bundaran lampu merah Kelurahan Dwi Tunggal menuju kantor DPRD Rejanglebong.
Dalam aksi itu kalangan mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah pusat beberapa hari lalu karena dinilai akan menyengsarakan masyarakat dengan melambungnya harga kebutuhan pokok.
"Kami menuntut pihak DPRD Rejanglebong untuk membuat komitmen membatalkan kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Tuntutan ini merupakan aspirasi dari masyarakat, jika dewan tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat kami menuntut agar DPRD dibubarkan," kata koordinator aksi mahasiswa STAIN Rendi Sefriansyah saat berorasi di depan kantor DPRD Rejanglebong.
Kalangan mahasiswa selain menuntut komitmen juga meminta anggota dewan daerah itu untuk membubuhkan tandatangan penolakan kenaikan BBM yang selanjutnya akan mereka kirimkan ke pemerintah pusat.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Rejanglebong, Yurizal yang menerima mahasiswa di halaman gedung dewan daerah itu mengatakan, pihaknya hanya bisa membuat surat ke DPR-RI, karena mereka bukan pembuat kebijakan.
"Fungsi dewan adalah legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami hanya bisa membuat surat yang nantinya akan dikirimkan ke DPR-RI. Keputusan penaikan BBM itu sendiri merupakan keputusan pemerintah pusat. Kami juga merasakan dampak dari kenaikan BBM ini tapi kami tidak bisa membatalkannya karena kami bukan pembuat kebijakan," ujarnya.
Sementara itu Untung Basuki anggota DPRD Rejanglebong menambahkan, dampak dari kenaikan BBM itu juga mereka rasakan, namun semuanya tidak bisa mereka tolak karena keputusannya dibuat pemerintah pusat. Untuk itu dia berjanji akan mengawal mahasiswa daerah itu jika mau menyampaikannya penolakan kenaikan BBM ini ke pemerintah pusat.
"Kami siap mengawal dan mengantar adik-adik jika mau ke Jakarta, namun yang jelas pihak DPRD Rejanglebong akan membuat surat selain surat yang dibuat mahasiswa yang berisikan penolakan kenaikan BBM yang akan ditujukan ke pimpinan DPR-RI di Jakarta," katanya.
Pantauan di lapangan aksi demo puluhan mahasiswa ini selain melakukan longmarch dengan mendorong sepeda motor, juga menggelar dialog dengan pimpinan dan 11 anggota DPRD Rejanglebong di depan gedung dewan dengan lesehan di aspal.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
Aksi penolakan kenaikan BBM yang digelar mahasiswa STAIN Curup yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) setempat, selain melakukan longmarch sejauh 1,5 KM juga melakukan aksi dorong kendaraan bermotor dari bundaran lampu merah Kelurahan Dwi Tunggal menuju kantor DPRD Rejanglebong.
Dalam aksi itu kalangan mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah pusat beberapa hari lalu karena dinilai akan menyengsarakan masyarakat dengan melambungnya harga kebutuhan pokok.
"Kami menuntut pihak DPRD Rejanglebong untuk membuat komitmen membatalkan kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Tuntutan ini merupakan aspirasi dari masyarakat, jika dewan tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat kami menuntut agar DPRD dibubarkan," kata koordinator aksi mahasiswa STAIN Rendi Sefriansyah saat berorasi di depan kantor DPRD Rejanglebong.
Kalangan mahasiswa selain menuntut komitmen juga meminta anggota dewan daerah itu untuk membubuhkan tandatangan penolakan kenaikan BBM yang selanjutnya akan mereka kirimkan ke pemerintah pusat.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Rejanglebong, Yurizal yang menerima mahasiswa di halaman gedung dewan daerah itu mengatakan, pihaknya hanya bisa membuat surat ke DPR-RI, karena mereka bukan pembuat kebijakan.
"Fungsi dewan adalah legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami hanya bisa membuat surat yang nantinya akan dikirimkan ke DPR-RI. Keputusan penaikan BBM itu sendiri merupakan keputusan pemerintah pusat. Kami juga merasakan dampak dari kenaikan BBM ini tapi kami tidak bisa membatalkannya karena kami bukan pembuat kebijakan," ujarnya.
Sementara itu Untung Basuki anggota DPRD Rejanglebong menambahkan, dampak dari kenaikan BBM itu juga mereka rasakan, namun semuanya tidak bisa mereka tolak karena keputusannya dibuat pemerintah pusat. Untuk itu dia berjanji akan mengawal mahasiswa daerah itu jika mau menyampaikannya penolakan kenaikan BBM ini ke pemerintah pusat.
"Kami siap mengawal dan mengantar adik-adik jika mau ke Jakarta, namun yang jelas pihak DPRD Rejanglebong akan membuat surat selain surat yang dibuat mahasiswa yang berisikan penolakan kenaikan BBM yang akan ditujukan ke pimpinan DPR-RI di Jakarta," katanya.
Pantauan di lapangan aksi demo puluhan mahasiswa ini selain melakukan longmarch dengan mendorong sepeda motor, juga menggelar dialog dengan pimpinan dan 11 anggota DPRD Rejanglebong di depan gedung dewan dengan lesehan di aspal.***1***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014