Mukomuko, 21/2 (Antara) - Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak direncanakan sebentar lagi digelar di Indonesia.
Seperti pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya, penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tahu betul apa saja yang harus mereka siapkan dan kerjakan.
Bahkan setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden lalu, membuat komisioner KPU tidak hanya mengetahui kekurangan lembaga itu termasuk mengetahui karakter pemilih pemilu di daerahnya.
Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko Abdul Hamid Siregar yakin partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 meningkat dibandingkan Pemilu Legislatif lalu.
Ia mengatakan hal itu karena ada kecenderungan kedekatan emosional antara warga dengan bakal calon bupati.
Warga dekat secara emosional itu, katanya, karena mereka lebih banyak tahu dan mengenal sosok calon bupati (Cabup) ketimbang mereka mengenal calon legislatif (Caleg).
"Jumlah calon bupati itu tidak banyak, paling banyak sekitar lima orang. Jadi mereka lebih mengenalnya," ujarnya.
Selain kenal, katanya, faktor lain karena ada keterkaitan mereka secara kekeluargaan atau kekerabatan dengan beberapa calon bupati tersebut.
Menurutnya, sisi positifnya kedekatan emosional ini dapat mengurangi jumlah warga setempat yang menjadi golongan putih (Golput) pada pilkada mendatang.
Seperti pemilu sebelumnya, katanya, lembaga itu menargetkan angka pastisipasi pemilih pada pilkada tahun ini sebesar 85 persen.
Ia mengatakan, yang perlu diantisipasi pada pilkada mendatang adalah "money politic" atau politik uang yang dilakukan oknum calon bupati.
KPU berencana melibatkan semua pihak di daerah itu seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk bekerja sama dalam mengawasi kemungkinan terjadinya politik uang.
"Selama ini kita sudah bekerja sama dengan mereka. Sekarang ini lebih dipererat lagi kerja samanya dalam pilkada," ujarnya.
Antisipasi Keributan
Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko akan memetakan kecamatan di daerah yang rawan terjadi keributan antarpendukung saat pilkada mendatang.
"Sedang kami petakan kecamatan yang rawan termasuk jumlah calon bupati dan basis massanya," kata Kepala Kepolisian Resor Mukomuko AKBP Andhika Vishnu, melalui Kasat Intelkam Iptu Januri Sutirto.
Ia mengatakan, pihaknya melakukan pemetaan guna memudahkan dalam mengawasi kecamatan yang berpotensi rawan terjadi keributan.
Karena, menurutnya, potensi keributan pada pilkada nanti diperkirakan lebih besar dibandingkan Pemilihan Umum Legislatif lalu.
"Ini karena kedekatan emosional antara masyarakat dengan calon bupati," ujarnya.
Ia menerangkan, yang menjadi pemicu terjadinya keributan antara lain kampanye hitam termasuk politik uang.
Menurutnya, kecurangan politik seperti ini yang perlu diawasi dan dipantau agar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan semua partai politik untuk mendapatkan data calon bupati yang diusung pada pilkada.
Serta, lanjutnya, mengajak partai politik untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilkada.
Ia menerangkan, untuk sementara ini sebanyak lima calon bupati yang maju pada pilkada mendatang," ujarnya.
Empat Cabup
Tokoh masyarakat Kabupaten Mukomuko Bodi Rahmad Sentosa memperkirakan di wilayah tersebut akan muncul empat orang bakal calon bupati untuk mengikuti pemilihan kepala daerah mendatang.
"Kalau tidak ada koalisi permanen seperti di pusat, maka akan ada empat bakal calon bupati yang akan maju sebagai peserta pilkada nanti," kata Rahmad di Mukomuko, Sabtu.
Ia menyebutkan, empat orang bakal calon bupati ini, yakni Choirul Huda yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Mukomuko. Pengusaha dari Jakarta Sapuan yang juga warga setempat.
Kemudian, lanjutnya, mantan carateker bupati setempat Ghafri dan Wismen A Razak kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Menurut dia, masyarakat setempat sudah mengetahui sepak terjang empat orang ini, termasuk keinginan mereka untuk maju pada pemilihan kepala daerah mendatang.
Akan tetapi, lanjutnya, peta politik di daerah itu bisa berubah jika gabungan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada pilkada langsung nanti mengusung calon bupati masing-masing.
"Kalau KMP dan KIH mengusung kandidat masing-masing, calon bupati di daerah itu diperkirakan tiga orang. Dua dari KMP dan KIH serta satu independen," ujarnya.
Terkait sejumlah tokoh pemuda dan partai politik yang juga bermunculan untuk menjadi calon bupati, menurutnya, diduga itu hanya sebatas pencitraan saja.
Karena, lanjutnya, untuk maju sebagai kandidat calon bupati tidak cukup hanya dengan niat saja tetapi juga perlu dukungan semua aspek termasuk salah satunya materi.
"Bohong jika untuk menjadi calon bupati itu tidak mengeluarkan biaya. Jangankan menjadi calon bupati, menjadi legislatif saja, butuh dana besar," ujarnya.
Terkait bakal calon bupati yang berpeluang menang pada pilkada mendatang, ia memprediksi, Choirul Huda dan Sapuan yang potensial.
Karena, menurutnya, nama Choirul Huda yang juga Wabup Mukomuko itu sudah memiliki jaringan selama menjabat. Sedangkan Sapuan merupakan kandidat mantan calon bupati sebelumnya yang juga memiliki jaringan dan pendukung lama.
Cari Parpol Tulus
Choirul Huda yang kini menjabat Wakil Bupati Mukomuko memastikan maju menjadi calon bupati pada pilkada mendatang.
Ia mengatakan, akan mencari partai pengusung yang tulus dan memiliki kesamaan visi dan misi untuk membangun kabupaten itu.
"Kalau pakai duit kita tidak bisa," ujarnya.
Ia mengatakan, dirinya akan berusaha mendekati partai di daerah itu. Kalau tidak bisa dirinya akan maju melalui jalur independen.
"Lewat jalur independen itu payung kedua kalau tidak ada partai politik yang mengusung," ujarnya.
Namun, ia yakin, tidak semua partai politik yang membuka pendaftaran bagi kandidat calon bupati di daerah itu berorientasi ke uang.
"Tidak semua partai berorientasi ke `duit` atau uang," kata Wakil Bupati Mukomuko Choirul Huda, di Mukomuko, Minggu.
Ia menilai, uang pendaftaran seperti itu tidak jelas sasarannya. Dan calon bupati itu juga berpikir karena belum apa-apa sudah diminta uang.
Ia menyarankan, sebaiknya hubungan antara calon bupati dan partai pengusung itu "sharing" komitmen pembangunan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mukomuko Adrizon menerapkan uang pendaftaran sebesar Rp5 juta bagi setiap kandidat calon bupati yang mendaftar di partainya.
"Uang pendaftaran itu untuk administrasi mengurus berkas calon bupati itu termasuk biaya kepenggurusannya ke Jakarta," ujarnya.
Ia menerangkan, partai itu terbuka bagi setiap orang yang mau mendaftar sebagai kandidat calon bupati dari partai itu.
Namun yang mendaftar itu tidak seluruhnya diusung partai tersebut. Calon bupati yang diusung itu yang lolos secara administrasi dan tinggi dukungan masyarakat saat disurvei.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
Seperti pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya, penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tahu betul apa saja yang harus mereka siapkan dan kerjakan.
Bahkan setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden lalu, membuat komisioner KPU tidak hanya mengetahui kekurangan lembaga itu termasuk mengetahui karakter pemilih pemilu di daerahnya.
Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko Abdul Hamid Siregar yakin partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 meningkat dibandingkan Pemilu Legislatif lalu.
Ia mengatakan hal itu karena ada kecenderungan kedekatan emosional antara warga dengan bakal calon bupati.
Warga dekat secara emosional itu, katanya, karena mereka lebih banyak tahu dan mengenal sosok calon bupati (Cabup) ketimbang mereka mengenal calon legislatif (Caleg).
"Jumlah calon bupati itu tidak banyak, paling banyak sekitar lima orang. Jadi mereka lebih mengenalnya," ujarnya.
Selain kenal, katanya, faktor lain karena ada keterkaitan mereka secara kekeluargaan atau kekerabatan dengan beberapa calon bupati tersebut.
Menurutnya, sisi positifnya kedekatan emosional ini dapat mengurangi jumlah warga setempat yang menjadi golongan putih (Golput) pada pilkada mendatang.
Seperti pemilu sebelumnya, katanya, lembaga itu menargetkan angka pastisipasi pemilih pada pilkada tahun ini sebesar 85 persen.
Ia mengatakan, yang perlu diantisipasi pada pilkada mendatang adalah "money politic" atau politik uang yang dilakukan oknum calon bupati.
KPU berencana melibatkan semua pihak di daerah itu seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk bekerja sama dalam mengawasi kemungkinan terjadinya politik uang.
"Selama ini kita sudah bekerja sama dengan mereka. Sekarang ini lebih dipererat lagi kerja samanya dalam pilkada," ujarnya.
Antisipasi Keributan
Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko akan memetakan kecamatan di daerah yang rawan terjadi keributan antarpendukung saat pilkada mendatang.
"Sedang kami petakan kecamatan yang rawan termasuk jumlah calon bupati dan basis massanya," kata Kepala Kepolisian Resor Mukomuko AKBP Andhika Vishnu, melalui Kasat Intelkam Iptu Januri Sutirto.
Ia mengatakan, pihaknya melakukan pemetaan guna memudahkan dalam mengawasi kecamatan yang berpotensi rawan terjadi keributan.
Karena, menurutnya, potensi keributan pada pilkada nanti diperkirakan lebih besar dibandingkan Pemilihan Umum Legislatif lalu.
"Ini karena kedekatan emosional antara masyarakat dengan calon bupati," ujarnya.
Ia menerangkan, yang menjadi pemicu terjadinya keributan antara lain kampanye hitam termasuk politik uang.
Menurutnya, kecurangan politik seperti ini yang perlu diawasi dan dipantau agar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan semua partai politik untuk mendapatkan data calon bupati yang diusung pada pilkada.
Serta, lanjutnya, mengajak partai politik untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilkada.
Ia menerangkan, untuk sementara ini sebanyak lima calon bupati yang maju pada pilkada mendatang," ujarnya.
Empat Cabup
Tokoh masyarakat Kabupaten Mukomuko Bodi Rahmad Sentosa memperkirakan di wilayah tersebut akan muncul empat orang bakal calon bupati untuk mengikuti pemilihan kepala daerah mendatang.
"Kalau tidak ada koalisi permanen seperti di pusat, maka akan ada empat bakal calon bupati yang akan maju sebagai peserta pilkada nanti," kata Rahmad di Mukomuko, Sabtu.
Ia menyebutkan, empat orang bakal calon bupati ini, yakni Choirul Huda yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Mukomuko. Pengusaha dari Jakarta Sapuan yang juga warga setempat.
Kemudian, lanjutnya, mantan carateker bupati setempat Ghafri dan Wismen A Razak kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Menurut dia, masyarakat setempat sudah mengetahui sepak terjang empat orang ini, termasuk keinginan mereka untuk maju pada pemilihan kepala daerah mendatang.
Akan tetapi, lanjutnya, peta politik di daerah itu bisa berubah jika gabungan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada pilkada langsung nanti mengusung calon bupati masing-masing.
"Kalau KMP dan KIH mengusung kandidat masing-masing, calon bupati di daerah itu diperkirakan tiga orang. Dua dari KMP dan KIH serta satu independen," ujarnya.
Terkait sejumlah tokoh pemuda dan partai politik yang juga bermunculan untuk menjadi calon bupati, menurutnya, diduga itu hanya sebatas pencitraan saja.
Karena, lanjutnya, untuk maju sebagai kandidat calon bupati tidak cukup hanya dengan niat saja tetapi juga perlu dukungan semua aspek termasuk salah satunya materi.
"Bohong jika untuk menjadi calon bupati itu tidak mengeluarkan biaya. Jangankan menjadi calon bupati, menjadi legislatif saja, butuh dana besar," ujarnya.
Terkait bakal calon bupati yang berpeluang menang pada pilkada mendatang, ia memprediksi, Choirul Huda dan Sapuan yang potensial.
Karena, menurutnya, nama Choirul Huda yang juga Wabup Mukomuko itu sudah memiliki jaringan selama menjabat. Sedangkan Sapuan merupakan kandidat mantan calon bupati sebelumnya yang juga memiliki jaringan dan pendukung lama.
Cari Parpol Tulus
Choirul Huda yang kini menjabat Wakil Bupati Mukomuko memastikan maju menjadi calon bupati pada pilkada mendatang.
Ia mengatakan, akan mencari partai pengusung yang tulus dan memiliki kesamaan visi dan misi untuk membangun kabupaten itu.
"Kalau pakai duit kita tidak bisa," ujarnya.
Ia mengatakan, dirinya akan berusaha mendekati partai di daerah itu. Kalau tidak bisa dirinya akan maju melalui jalur independen.
"Lewat jalur independen itu payung kedua kalau tidak ada partai politik yang mengusung," ujarnya.
Namun, ia yakin, tidak semua partai politik yang membuka pendaftaran bagi kandidat calon bupati di daerah itu berorientasi ke uang.
"Tidak semua partai berorientasi ke `duit` atau uang," kata Wakil Bupati Mukomuko Choirul Huda, di Mukomuko, Minggu.
Ia menilai, uang pendaftaran seperti itu tidak jelas sasarannya. Dan calon bupati itu juga berpikir karena belum apa-apa sudah diminta uang.
Ia menyarankan, sebaiknya hubungan antara calon bupati dan partai pengusung itu "sharing" komitmen pembangunan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mukomuko Adrizon menerapkan uang pendaftaran sebesar Rp5 juta bagi setiap kandidat calon bupati yang mendaftar di partainya.
"Uang pendaftaran itu untuk administrasi mengurus berkas calon bupati itu termasuk biaya kepenggurusannya ke Jakarta," ujarnya.
Ia menerangkan, partai itu terbuka bagi setiap orang yang mau mendaftar sebagai kandidat calon bupati dari partai itu.
Namun yang mendaftar itu tidak seluruhnya diusung partai tersebut. Calon bupati yang diusung itu yang lolos secara administrasi dan tinggi dukungan masyarakat saat disurvei.***2***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015