Ratusan personel polisi di Kaur akan mendapat pelatihan KB

Bengkulu (Antara-IPKB) - Mendorong akselerasi pembangunan kependudukan yang sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Kaur yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah itu, melalui pelaksanaan program KB Kepolisian Resort Kaur siap membantu tenaga penyuluh KB dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program tersebut, kata Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kaur, Bengkulu AKBP. Bambang Purwanto kepada wartawan di rumah dinas Wakil Bupati setempat bersama Kepala Perwakilan BKKBN ketika Advokasi program KKB di Kaur, Selasa 23/2.

Ia mengatakan, untuk membantu pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di daerah itu anggota kepolisian Kaur turut mensosialisasikan program kepada masyarakat. Untuk mendukung langkah KIE tenaga kepolisian itu, pihaknya memerlukan pelatihan untuk mendapat materi program KB dan pemangunan keluarga, ujarnya.

"Kita perlu bantuan BKKBN agar dapat memfasilitasi pelatihan KB bagi tenaga kepolisian untuk mendalami pengetahuan program KB," katanya.

Personel Kepolisian Resort Kaur terdapat sebanyak 275 orang yang siap mendukung pelaskanaan program KB dengan membutuhkan pengetahuan program terlebih dahulu, sambungnya.

Bambang menyebutkan, dukungan lembaga kepolisian terhadap pembangunan kependudukan KB telah berjalan melalui pelaksanaan bhaksos kesauan gerak Bhayangkara KB Kesehatan. 

Ia harap pelatihan bagi personel kepolisian di daerah itu dapat digelar dalam waktu dekat ini sehingga pada 2015 sejumlah anggota Polres Kaur dapat mengaktualkan dukungan terhadap program KKBPK.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Bengkulu Maryana, menyambut antusias repon dan dukungan kepolisian setempat terhadap program KB. Menyoal itu, pihaknya segera menindaklanjuti secara administrasi dukungan tersebut.

"Dalam waktu dekat ini segera kita gelar pelatihan program KB bagi sejumlah personel Anggota Kepolisian Resort Kaur," ungkapnya.

Melalui dukungan sejumlah lembaga pemerintah dan masyarakat agar dapat percepat terwujudnya keluarga yang sejahtera dan mandiri sehingga menjadikan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan.(rs)