Kaur, Bengkulu, (Antara) - Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu Hermen Malik meminta guru dan pihak sekolah tidak membantu meluluskan siswa yang memang tidak lulus.
"Jangan takut nama sekolah jelek kalau ada siswa yang tidak lulus. kalau betul siswa tersebut tidak lulus jangan pernah dibantu untuk diluluskan." kata dia, di Kaur.
Hermen membandingkan pendidikan di Indonesia dengan yang ada di Singapura yang tak jarang ditemui siswa di negeri tetangga itu menamatkan sekolah dasar lebih dari 6 tahun, bahkan ada yang 9 tahun. Hal itu disebabkan pendidikan yang berorientasi pada ilmu, bukan pada ijazah.
"Di negara kita ini yang dikejar saat sekolah adalah ijazah. Segala cara dilakukan untuk mendapat ijazah, tanpa peduli seberapa banyak ilmu yang diserap. Paradigma seperti itu harus kita ubah," kata dia.
Pendidikan berkualitas menurut Hermen, harus menjadi tujuan di setiap sekolah. Dewan guru harus berupaya untuk mewujudkannya, karena kalau tidak berkualitas, pendidikan bisa menyesatkan.
Bupati Kaur itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat M.Daud Abdullah meninjau langsung pelaksanaan UN ke beberapa SMA-SMK.
Ujian Nasional SMA sederajat di Kabupaten Kaur diikuti oleh 1338 siswa tersebut, belum ada permasalahan.
Di hadapan guru-guru panitia pengawas ujian, Hermen Malik ia juga menkritisi pelaksanaan UN yang dianggap tidak adil terutama bagi siswa SMK.
Menurutnya ujian yang seharusnya bagi siswa SMK adalah keterampilan, bukan mengerjakan soal-soal seperti UN ini.
"Siswa SMK yang diujikan berupa keterampilan. Misal jurusan otomotif, harus bisa bongkar pasang motor," jelas Hermen.
Selain itu, Kepada guru pengawas ujian di SMAN 3 Kaur Tengah, Hermen mengajak untuk merubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia diantaranya tidak membantu meluluskan siswa yang tidak lulus.
Saat berkunjung ke SMK 3 Kaur Utara memantau pelaksanaan UN, Hermen mendengarkan keluhan dari Kepala SMKN 3 kaur Utara Sasmadi, diantaranya sedikitnya Guru PNS yang ada di SMKN 3.
"Kami sangat kekurangan guru, dari 35 orang guru yang ada di SMKN 3 ini, cuma 11 orang yang PNS sisanya adalah tenaga honorer. Banyaknya tenaga honor membuat anggaran sekolah membengkak, sedangkan guru PNS kebanyakan adalah guru umum," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Hermen meminta langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk membagi rata kebutuhan guru di sekolah-sekolah terutama di SMK. Bahkan Bupati itu juga menantang guru-guru untuk mengikuti kursus dimana saja dengan biaya dari Pemkab Kaur.
"SMK harus beda dengan SMA, basis pendidikan SMK adalah keterampilan. Pemda siap untuk membiayai kursus bagi guru PNS dan honorer yang berminat untuk mengikuti kursus keterampilan dengan catatan harus bisa. Kalau tidak bisa, ia harus mengembalikan uang negara yang membiayainya selama kursus tersebut." terangnya.
***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Jangan takut nama sekolah jelek kalau ada siswa yang tidak lulus. kalau betul siswa tersebut tidak lulus jangan pernah dibantu untuk diluluskan." kata dia, di Kaur.
Hermen membandingkan pendidikan di Indonesia dengan yang ada di Singapura yang tak jarang ditemui siswa di negeri tetangga itu menamatkan sekolah dasar lebih dari 6 tahun, bahkan ada yang 9 tahun. Hal itu disebabkan pendidikan yang berorientasi pada ilmu, bukan pada ijazah.
"Di negara kita ini yang dikejar saat sekolah adalah ijazah. Segala cara dilakukan untuk mendapat ijazah, tanpa peduli seberapa banyak ilmu yang diserap. Paradigma seperti itu harus kita ubah," kata dia.
Pendidikan berkualitas menurut Hermen, harus menjadi tujuan di setiap sekolah. Dewan guru harus berupaya untuk mewujudkannya, karena kalau tidak berkualitas, pendidikan bisa menyesatkan.
Bupati Kaur itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat M.Daud Abdullah meninjau langsung pelaksanaan UN ke beberapa SMA-SMK.
Ujian Nasional SMA sederajat di Kabupaten Kaur diikuti oleh 1338 siswa tersebut, belum ada permasalahan.
Di hadapan guru-guru panitia pengawas ujian, Hermen Malik ia juga menkritisi pelaksanaan UN yang dianggap tidak adil terutama bagi siswa SMK.
Menurutnya ujian yang seharusnya bagi siswa SMK adalah keterampilan, bukan mengerjakan soal-soal seperti UN ini.
"Siswa SMK yang diujikan berupa keterampilan. Misal jurusan otomotif, harus bisa bongkar pasang motor," jelas Hermen.
Selain itu, Kepada guru pengawas ujian di SMAN 3 Kaur Tengah, Hermen mengajak untuk merubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia diantaranya tidak membantu meluluskan siswa yang tidak lulus.
Saat berkunjung ke SMK 3 Kaur Utara memantau pelaksanaan UN, Hermen mendengarkan keluhan dari Kepala SMKN 3 kaur Utara Sasmadi, diantaranya sedikitnya Guru PNS yang ada di SMKN 3.
"Kami sangat kekurangan guru, dari 35 orang guru yang ada di SMKN 3 ini, cuma 11 orang yang PNS sisanya adalah tenaga honorer. Banyaknya tenaga honor membuat anggaran sekolah membengkak, sedangkan guru PNS kebanyakan adalah guru umum," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Hermen meminta langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk membagi rata kebutuhan guru di sekolah-sekolah terutama di SMK. Bahkan Bupati itu juga menantang guru-guru untuk mengikuti kursus dimana saja dengan biaya dari Pemkab Kaur.
"SMK harus beda dengan SMA, basis pendidikan SMK adalah keterampilan. Pemda siap untuk membiayai kursus bagi guru PNS dan honorer yang berminat untuk mengikuti kursus keterampilan dengan catatan harus bisa. Kalau tidak bisa, ia harus mengembalikan uang negara yang membiayainya selama kursus tersebut." terangnya.
***4***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015