KB Galciltas di Enggano gelar orientasi pendataan keluarga

Bengkulu (Antara-IPKB) - Pelaksanaan program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Pulau Enggano yang merupakan wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas) selain bhaktisosial pelayanan pemasangan kontrasepsi gratis, BKKBN gelar lounching pendataan keluarga 2015.

Hadir dalam pelaksanaan program KKBPK di pulau yang berpenduduk dua ribu jiwa lebih itu Ketua TP PKK Provinsi Bengkulu Khoniarty Junaidi untuk meninjau langsung pelaksanaan KB di Pulau Enggano yang berlangsung 29/4-01/5.

Demikian itu disampaikan Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu Zainin kepada wartawan baru ini.

Selain bhaktisosial pelayanan KB gratis digelar juga sosialisasi generasi berencana dan kesehatan reproduksi untuk menumbuhkan kualitas program KB dan sumberdaya manusia (SDM) kata Zainin.

Menurut Zainin, wilayah Galciltas menjadi prioritas program KKBPK mengingat pembangunan kependudukan di daerah itu menjadi kendala pembangunan nasional.

Ia menyebutkan, berdasarkan data demografi 2013, Pulau Enggano berpenghuni sebanyak 842 kepala keluarga dengan 2.987 jiwa. Terdapat penduduk usia balita 227 dan umur 5-6 tahun 119 jiwa. 

Penduduk usia 7-15 tahun 545 jiwa, remaja dengan usia 16-21 sebanyak 246 orang dan sebanyak 1.549 jiwa berusia 22-59 dan lansia umur 60 lebih 241 jiwa.

Kepala keluarga sebanyak 842 KK dengan pendidikan rata-rata berpendidikan rendah. Tamat SD-SMP 584 KK dan tidak tamat SD sebanyak 51 KK.

Sehingga penduduk sebanyak 842 kepala keluarga (KK) tidak sedikit yang belum sejahtera, dengan tahapan pra sejahtera sebanyak 112 keluarga dan 248 dengan tahapan sejahtera I.

Memperhatikan data demografi itu, Enggano perlu proritas dalam penggarapan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Zainin menambahkan, bhaksos KB di Enggano menghasilkan peserta KB sebanyak 58 akseptor. Implant dan suntik masing-masing sebanyak 13 peserta, dan pil 32 akseptor. 

Penggarapan program KKBPK di wilayah itu dengan meningkatkan kualitas penggunaan kontrasepsi dari non Mik kontrasepsi jangka panjang (Non MKJP) menjadi kontrasepsi jangka panjang, ujarnya.

Selain itu, diperlukan sosialisasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Baik terhadap kelompok keluarga balita, remaja, lansia, bahkan pembangunan keluarga dalam meningkatkan daya beli masyarakat.(rs)