Jakarta (Antara) - Budayawan Romo Benny Susetyo menduga prostitusi artis masuk bagian "agenda setting" guna mengalihkan isu utama lebih substansial mengenai penegakan hukum yang bersih.

"Prostitusi itu masuk dalam 'agenda setting' sehingga orang-orang tidak melihat isu utama yang lebih substansial yaitu tentang bagaimana mewujudkan sebuah penegakan hukum yang bersih," katanya dalam sebuah diskusi berjudul "Presiden Diabaikan: Saatnya Reformasi Total Kepolisian Untuk Selamatkan Demokrasi" di Jakarta, Rabu.

Dalam diskusi itu, beberapa tokoh agama dan aktivis antikorupsi seperti Romo Frans Magnis Suseno, Pendeta Gomar Gultom, K.H. Solahuddin Wahid, Candra Motik, Ray Rangkuti, dan Saor Siagian bersepakat untuk menyuarakan pentingnya reformasi dalam institusi Polri sehingga Polri bisa tumbuh menjadi institusi penegak hukum yang bersih, kompeten, dan kuat.

Dengan adanya isu tentang prostitusi yang dianggap masyarakat sebagai isu "seksi" 
karena berkaitan dengan moralitas, masyarakat kemudian menutup mata terhadap masalah lebih besar yang dihadapi bangsa ini yaitu tentang reformasi kepolisian dan penegakan hukum yang makin melemah.

"Kita sebagai bangsa tidak punya fokus sampai tidak menyadari adanya pengalihan isu dari polemik antara Presiden dengan Wakil Presiden (terkait) pengangkatan Budi Gunawan (menjadi Wakapolri tanpa sepengetahuan Presiden) ke isu-isu remeh 
seperti prostitusi artis," tutur Romo Benny.

Seperti diketahui, Komjen Pol Budi Gunawan diangkat menjadi Wakapolri setelah memenangkan perkara praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Menurut Romo Benny , pengalihan isu ini juga dipelopori oleh media yang tidak 
cerdas dalam memilih isu sehingga publik digiring pada isu yang sifatnya tidak terlalu penting atau substansial.

"Yang paling penting sekarang itu bagaimana menata reformasi kepolisianke depan 
karena reformasi itu akan menjadi kekuatan masyarakat sipil yang diwujudkan dengan masyarakat yang demokratis dan polisi yang profesional," tutur pria yang aktif sebagai peneliti di lembaga PARA Syndicate itu.

Sependapat dengan Romo Benny, pendeta Gomar Gultom juga tidak melihat prostitusi sebagai hal paling penting yang harus diperhatikan masyarakat.

"Apa urgensinya kita ribut-ribut soal PSK? Sampai-sampai Wapres ikut 
berkomentar terkait hal itu," tuturnya.

Ia bahkan memiliki kekhawatiran bahwa isu prostitusi tidak hanya menjadi pengalih perhatian tapi bisa juga menjadi bahan untuk mengkriminalisasikan seseorang dengan 
mengaitkannya pada hal-hal berbau pelanggaran moral atau wanita seperti yang menimpa mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

"Saya khawatir ada maksud terselubung atau mungkin ada yang mau dikriminalisasi dengan mengaitkannya pada PSK," katanya. ***2***

Pewarta:

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015