Bawaslu Bengkulu: Jangan gunakan fasilitas negara untuk kampanye

 

"Kami berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk pemangku kepentingan jangan sampai menggunakan fasilitas negara dan lain-lain untuk kampanye. Kami berharap bisa netral, kemudian birokrasi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung politik praktis," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah di Bengkulu, Senin.

Menurut dia, setiap indikasi bentuk kecurangan berpotensi terjadi dalam tahapan kampanye. Namun yang terpenting upaya pencegahan optimal agar indikasi atau potensi kecurangan tersebut tidak terjadi dalam pemilu.

"Bawaslu berkoordinasi dengan berbagai pihak dan selalu memberikan imbauan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu," kata dia.

Selain fasilitas negara, kata dia. hal yang perlu dijaga terkait netralitas aparatur sipil negara di tahapan kampanye. ASN, menurut Faham Syah, tidak boleh berkampanye atau memiliki kecenderungan maupun terafiliasi pada salah satu peserta pemilu.

"Terkait ASN, kami dari awal sudah memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait, misalkan ke gubernur, bupati, dan lain-lain untuk diteruskan kepada para ASN agar menjaga netralitas, termasuk misalkan di tempat-tempat yang dilarang yang tidak boleh ASN terlibat," kata dia.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memperingatkan agar perangkat desa, ASN, TNI, dan Polri tidak terlibat politik praktis bahkan ikut berkampanye untuk peserta pemilu pada Pemilihan Umum Serentak 2024.

"Tentu ASN yang memang ditekankan betul, TNI-Polri ya secara berjenjang, termasuk perangkat desa, betul-betul harus tidak boleh terlibat dalam bentuk kampanye," kata Gubernur Bengkulu.

Dia mengatakan seluruh aparatur sipil negara hingga ke tingkat perangkat desa harus menjaga netralitas, integritas, dan bersama-sama mewujudkan pemilu sesuai asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, dan damai.

"Tidak boleh terlibat kampanye dalam bentuk apa pun, baik di dunia nyata maupun di medsos," ujar Rohidin Mersyah.