Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Rabu puluhan masiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bengkulu berunjukrasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinisi Bengkulu, menuntut penghapusan ujian nasional.

"Ujian nasional menjadi pembodohan bagi generasi bangsa karena penuh dengan kecurangan, untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia maka kami menuntut penghapusan ujian nasional," kata koordinator aksi Zen Agustar dari Universitas Bengkulu.

Mahasiswa menilai pelaksanaan ujian nasional (UN) sudah masuk dalam ranah korupsi dan kecurangan yang timbul sudah terorganisir dengan baik.

Buktinya kata dia, indikasi kecurangan yang ditemukan mahasiswa sama sekali tidak mendapat respon dari penegak hukum untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut.

"Terutama kunci jawaban yang beredar sebelum pelaksanaan UN, bahkan itu menjadi pegangan bagi siswa daripada belajar dan menjawab dengan jujur," katanya.

Bahkan, indikasi jual beli kunci jawaban ujian nasional semakin merebak dan meresahkan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan rasa tidak percaya terhadap dunia pendidikan.

Untuk itu bertepatan dengan momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), mahasiswa menyerukan agar semua pihak merefleksikan kembali hakekat dari sebuah pendidikan.

Padahal sudah 66 tahun bangsa ini merdeka tetapi belum juga bisa membuat rakyat sejahtera, padahal salah satu fungsi pendidikan adalah mensejahterakan masyarakat.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu M Said R, mahasiswa menegaskan lima pernyataan penting yakni mengecam semua oknum yang telah mendukung segala bentuk kegiatan atas bocornya soal UN 2012.

Mahasiswa juga menolak penyelenggaraan ujian nasional dengan pertimbangan pemborosan anggaran, dan menurut mahasiswa UN buka formula yang tepat untuk perbaikan moral bangsa melainkan proyek besar bagi orang-orang yang berkepentingan di dalamnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyerukan penolakan terhadap segala macam bentuk plagiat khususnya di dunia pendidikan.

Mahasiswa juga menuntut anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pemda Provinsi Bengkulu untuk merekomendasikan penghapusan UN kepada DPR RI.

"Kami juga menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar segera menghapuskan UN dari sistim pendidikan," katanya.

Selain berorasi menyampaikan aspirasi, mahasiswi membagikan bunga kepada para polisi yang mengamankan aksi tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu M Said mengatakan menerima aspirasi mahasiswa namun yang berhak memutuskan apakah membatalkan atau melanjutkan UN adalah pemerintah pusat.

"Kita ingin penyelenggaraan pendidikan tidak dinodai dengan kecurangan karena tidak mungkin seorang pendidik menyarankan siswanya untuk berbuat negatif," katanya.

Aksi tersebut berakhir damai setelah mahasiswa menyerahkan surat pernyataan penolakan UN kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu M Said.(rni)

Pewarta:

Editor : AWI-SEO&Digital Ads


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012