Pemprov Bengkulu tunda pengadaan bibit ternak karena Pemilu 2024

"Dalam keterbatasan tersebut kami tetap bisa menjalankan program untuk peningkatan produktivitas seperti Inseminasi Buatan (IB), peningkatan kelahiran dan pemberantasan penyakit hewan. Biaya dibutuhkan untuk satuan per ekor bibit sapi biasanya minimal Rp13 jutaan," kata Kepala Dinas Kesehatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu M Syarkawi di Bengkulu, Senin.

Pada Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Rp160 miliar yang terdiri dari Rp110 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp50 miliar untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu.

Ia menyebutkan meskipun keinginan untuk mengembangkan sektor peternakan ada, namun karena keterbatasan anggaran menyebabkan pihaknya mengutamakan pemeliharaan hewan ternak yang sudah ada di Provinsi Bengkulu.

Pengadaan bibit sapi tersebut, terang Syarkawi belum menjadi prioritas utama dengan penekanan pada menjaga dan meningkatkan produksi hewan ternak yang telah ada.

Selain dari aspek keuangan, komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan produksi hewan ternak sebagai upaya strategis dalam optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, pada 2023 Pemerintah Provinsi Bengkulu menunda anggaran pembibitan ternak sapi dikarenakan masih adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah tersebut.

Syarkawi menjelaskan bahwa pemerintah sepakat untuk menunda program pengadaan bibit sapi sampai waktu yang belum ditentukan.

"Program pengadaan bibit ternak yang sedianya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sapi di Bengkulu belum bisa dilakukan tahun ini," kata dia di Kota Bengkulu, Senin (17/12).

Sebab, jika program pengadaan tersebut tetap dilanjutkan maka akan berisiko terhadap hewan ternak dan dapat menyebabkan terserang wabah PMK.

Selain itu, bibit sapi yang sedianya didatangkan merupakan bibit sapi yang berasal dari daerah terjangkit wabah PMK seperti Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Timur.